Mitigasi Bencana Masuk Kurikulum SD

Jumat, 16 Januari 2009 | 19:12 WIB

BANTUL, JUMAT — Untuk memperkenalkan bahaya bencana alam, mulai tahun ini Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul akan memasukkan materi mitigasi bencana ke dalam muatan lokal kuirkulum SD. Lewat materi tersebut diharapkan siswa bisa memahami bahaya bencana dan bisa menyelamatkan diri saat bencana terjadi.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, Sahari, Bantul termasuk wilayah yang rawan bencana gempa, banjir, dan tanah longsor. "Banyaknya korban saat gempa tahun 2006, membuat kami berpikir untuk memperkenalkan mitigasi bencana kepada anak-anak sejak dini. Tujuannya agar setiap bencana datang, jumlah korban bisa ditekan," katanya.

Selama tahun 2008, dinas pendidikan sudah mulai memperkenalkan materi mitigasi bencana tersebut kepada siswa kelas I, II, dan III SD. "Tahun ini sejumlah modul telah dipersiapkan sehingga pengayakan materinya lebih banyak. Tahun lalu sifatnya masih umum, tetapi sekarang sudah kami break down ke dalam modul-modul," katanya.

Selain pemberian materi, yang tak kalah penting adalah praktik langsung mitigasi bencana. Oleh karenanya setiap sekolah sudah diimbau untuk merancang praktik-praktik mitigasi bencana. "Yang paling penting adalah praktik mitigasi gempa, karena hampir semua wilayah Bantul masuk dalam daerah rawan gempa," katanya.

Sahari menambahkan, mitigasi bencana juga diberikan kepada siswa SMP dan SMA, tetapi sifatnya lebih banyak pelatihan atau praktik langsung. "Berbeda dengan SD yang langsung masuk ke kurikulum, di SMP dan SMA sifatnya hanya materi tambahan saja," katanya.

Eny Prihtiyani

sumber:kompas.com

Dirancang, Kurikulum Standar Ponpes Muhammadiyah Jateng

Minggu, 8 Februari 2009 | 18:00 WIB

MAGELANG,MINGGU - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah saat ini sedang berupaya merancang desain kurikulum baru bagi 63 pondok pesantren (ponpes) Muhammadiyah di seluruh Jawa Tengah. Terobosan berupa pembaharuan kurikulum ini akan dilakukan dengan menambah muatan lokal yang memadukan antara ilmu pengetahuan murni dengan ajaran-ajaran Al Quran.

"Karena ilmu pengetahuan berasal dari satu sumber yaitu Tuhan Yang Maha Esa, maka kami pun berupaya agar materi ilmu pengetahuan murni dan agama dapat digabungkan sebagai satu kesatuan dan dipahami secara terpadu oleh para santri," ujar Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Marpuji Ali, saat ditemui dalam acara pencanangan Muhammadiyah Boarding School dan peletakan batu pertama kampus terpadu Muhammadiyah Plus Sirojuddin di Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Sabtu (8/2).

Rancangan kurikulum baru ini sedang dibuat oleh sebuah tim khusus, yaitu tim pengembangan pondok pesantren. Rancangan ini sudah dikerjakan oleh tim sejak akhir Desember 2008 hingga sekarang.

Penggabungan ilmu agama dan ilmu pengetahuan murni tersebut diantaranya diwujudkan dengan membuat mata pelajaran mauatan lokal berupa Fisika atau Matematika Qurani. Hal yang serupa, menurut Marpuji, juga akan dilakukan secara bertahap untuk seluruh bidang keilmuan.

Untuk membuat sebuah kurikulum yang tepat, tim pengembangan pondok pesantren nantinya juga akan mengevaluasi kurikulum rintisan yang sudah berjalan di sekolah Muhammadiyah berasrama di Sragen, Sukoharjo, dan Kudus.

"Kekurangan dari kurikulum yang sudah berjalan nantinya akan dievaluasi untuk semakin disempurnakan menjadi sebuah kurikulum baru yang patut dilaksanakan di seluruh Jawa Tengah," paparnya

Upaya menggabungkan dua bidang ini tidak lain adalah untuk merealisasikan ajaran dan gagasan dari pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan. "Salah satu ajaran beliau menerangkan bahwa sebuah sistem pendidikan tidak boleh bersifat dikotomik, yang berarti tidak boleh ada hal-hal yang dipahami secara terpisah," ujarnya.

Tjatur Sapto Edy, anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga hadir dalam acara tersebut, mengatakan, sebanyak 45 persen sekolah swasta di Indonesia merupakan sekolah Muhammadiyah. Ini mengindikasikan sekolah Muhammadiyah unggul dari segi kuantitas. "Namun, setelah ini, sudah saatnya kita berupaya terus meningkatkan mutu pendidikan dan unggul dari segi kualitas," ujarnya.





Regina Rukmorini

sumber:kompas.com

Bahasa Betawi dan Cirebon Bisa Masuk Kurikulum

Selasa, 10 Februari 2009 | 21:52 WIB

BANDUNG, SELASA - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan keinginan beberapa daerah menggunakan bahasa daerah setempat dalam kurikulum sekolah tidak melanggar aturan. Ia menyerahkan urusan teknis dan pelaksanaannya pada Dinas Pendidikan serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat.

Menurut Heryawan, Senin (9/2) malam, di Bandung, keinginan itu tidak menyimpang. Dasarnya adalah Peraturan Daerah No 5 Tahun 2003 tentang pemeliharaan, sastra, dan bahasa daerah. Disebutkan ada tiga kebudayaan bahasa besar yang tumbuh di Jabar, yaitu bahasa Sunda, bahasa Betawi Melayu, dan bahasa Cirebon. Dengan adanya dukungan dan aturan hukum ini, ia mengharapkan bisa semakin meningkatkan kualitas anak didik Jawa Barat.

Kepala Badan Pengembangan Bahasa Daerah Dinas Pendidikan Jawa Barat, Idin Baidillah, saat ini, sedang dilatih 2.500 guru di Jabar berdasarkan bahasa daerahnya masing-masing. Materinya antara lain penguasaan kurikulum mengajar dan penguasaan karya sastra dari masing-masing daerah.





Cornelius Helmy Herlambang

sumber:kompas.com

Budaya Papua Perlu Dimasukkan Kurikulum

Jumat, 3 April 2009 | 00:43 WIB

JAYAPURA, KOMPAS.COM--Kebudayaan di Provinsi Papua yang beraneka ragam perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di sekolah agar kebudayaan tersebut tetap lestari.

Wakil ketua II Majelis Rakyat Papua (MRP) kepada ANTARA di Jayapura, Kamis, mengatakan saat ini banyak masyarakat Papua khususnya mereka yang termasuk kategori asli Papua, tidak memahami lagi tentang tata cara dan adat istiadat suku mereka.

"Kalau hal ini tidak segera dicari solusinya, dikhawatirkan budaya asli Papua akan dilupakan," katanya.

Ia menambahkan, semua orang yang tinggal di Papua harus memahami bahwa ada nilai dasar yang hidup dan sudah ada secara turun temurun di atas tanah ini, meskipun daerah dan suku-suku tersebut memiliki perbedaan etnik dan bahasa, namun tetap ada kemiripan sehingga harus dipertahankan.

"Ada simbol-simbol kultural dari orang asli Papua dan juga sejarah yang harus jadi panduan dalam kurikulum sekolah," ujarnya.

Untuk itu ia meminta perhatian Pemerintah Provinsi Papua, serta semua pihak terkait agar segera menjadikan budaya Papua sebagai salah satu muatan lokal yang wajib dipelajari di sekolah.

"Jangan hanya mempelajari budaya daerah lain, tetapi budaya sendiri tidak," kata Hana.


Sumber : Ant

Presiden Harapkan Tsunami Drill Masuk Kurikulum Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2008 | 08:13 WIB

MANADO, SABTU — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap pelaksanaan Tsunami Drill atau latihan massal evakuasi tsunami bisa masuk kurikulum sekolah. Dengan demikian, siswa bisa dididik secara dini cara mengantisipasi ancaman bencana alam itu. Hal tersebut disampaikan juru bicara Presiden, Andy Malarangeng.

"Langkah paling ideal untuk mensosialisasikan pencegahan terhadap tsunami melalui sekolah sehingga anak-anak benar-benar dibekali langkah penanggulangan secara efektif," kata Andy seusai menghadiri rapat terbatas kabinet yang turut diikuti Gubernur Sulut SH Sarundajang dan Gubernur Gorontalo Fadel Muhamad, Jumat (26/12) di Manado.

Selain usulan untuk masuk kurikulum, Tsunami Drill yang dilakukan di Manado hari ini dan daerah lainnya harus dimatangkan dengan memperhatikan semua jalur-jalur evakuasi penduduk. Pemerintah daerah juga diminta untuk membuat desain tentang jalur evakuasi penduduk secara permanen, serta langkah pertolongan pertama pada kecelakaan.

Sementara itu, Wakil Walikota Manado Abdi Buchari mengatakan, pelaksanaan Tsunami Drill di daerah itu akan dilibatkan sebanyak 5.000 orang sebagai relawan, yang sebagian besar tinggal di pesisir pantai.

"Pemerintah sudah menggerakkan kehadiran masyarakat, PNS, dan semua stakeholder di Manado agar kegiatan tersebut sukses," katanya. Ia sambil berharap daerah lain turut membantu menghadirkan relawan karena target masyarakat pada simulasi itu sebanyak 15.000 orang.

WAH
Sumber : Antara

Pengenalan Tanaman Obat Harus Masuk Kurikulum

Kamis, 11 Desember 2008 | 14:05 WIB

JAKARTA, KAMIS — Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu) meminta materi tentang pengenalan tanaman obat dan pengetahuan manfaat jamu dicantumkan dalam kurikulum wajib di lembaga pendidikan kesehatan.

"Kami mengharapkan melalui lembaga pendidikan yang dikelola Departemen Kesehatan, seperti Akademi Perawat, Akademi Kesehatan, dicantumkan kurikulum wajib tentang pengenalan tanaman obat sekaligus pengetahuan manfaat jamu," kata Ketua Umum GP Jamu DR Charles Saerang di Jakarta, Kamis (11/12).

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional GP Jamu 2008 yang dihadiri sejumlah pejabat dan para pengusaha jamu dari seluruh Indonesia. Charles mengatakan, kurikulum wajib tersebut diharapkan pula diisi penjelasan tentang berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai instansi penelitian.

"Dengan begitu siswa atau mahasiswa di sekolah atau akademi tersebut dapat mengikuti perkembangan dunia usaha jamu," katanya.

Upaya itu juga perlu dilakukan untuk memperkenalkan produk-produk jamu yang berkhasiat dalam peningkatan kesehatan rakyat. "Kami menyadari perlunya sumber daya manusia yang andal khususnya di bidang kesehatan," ujarnya.

Hingga kini faktanya di lapangan belum banyak tenaga kesehatan yang mengenal khasiat tanaman obat, apalagi peran produk jamu bagi kesehatan masyarakat.

Sampai saat ini tercatat 30.000 jenis tumbuhan yang hidup di Indonesia dan hanya kurang dari 1.000 jenis yang diketahui berkhasiat sebagai obat. Dari 1.000 jenis itu hanya sekitar 300 jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh industri jamu dan 50 spesies telah dibudidayakan secara komersial.

Charles menilai, fakta itu menjadi potensi tersendiri bagi Indonesia termasuk sumber daya manusia di Tanah Air untuk mengembangkan jamu sebagai salah satu produk unggulan bangsa.

AC
Sumber : Ant

Pendidikan Seks di Sekolah, Juga Perlu

Senin, 10 Maret 2008 | 18:38 WIB

SEPERTI halnya pendidikan seks di rumah yang menjadi tanggung jawab orangtua, pendidikan seks di sekolah yang menjadi tanggung jawab para guru juga sudah tidak dapat ditunda-tunda lagi kalau kita tidak ingin menyaksikan akibat lebih buruk lagi. Membiarkan situasi seperti sekarang yang berkaitan dengan seksualitas, sama saja dengan membiarkan bangsa ini menjadi semakin tidak berkualitas.

Pendidikan seks di sekolah memerlukan pedoman atau kurikulum dan harus diberikan oleh guru yang telah dipersiapkan. Hal penting yang perlu diketahui, menurut Prof. Wimpie, ialah bahwa pendidikan seks bukanlah pendidikan biologi, bukan juga pendidikan agama atau budi pekerti.

Pedoman atau kurikulum pendidikan seks dapat disusun berdasarkan kurikulum standar yang telah diterapkan di beberapa negara maju, dengan modifikasi berdasarkan pengalaman profesional menghadapi kenyataan yang ada di masyarakat, yang tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sosiokultur.

Modifikasi inilah yang justru melengkapi kurikulum, sehingga dapat menjawab berbagai masalah seksual yang ada di masyarakat. Pendidikan seks dapat diberikan dalam bentuk pelajaran, bahan bacaan, diskusi kelompok, konseling pribadi, maupun pertemuan dengan anak dan orangtua.

Guru yang diharapkan dapat memberikan pendidikan seks di sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki kepribadian yang matang.
2. Memiliki cukup pengetahuan tentang seksualitas, khususnya yang berkaitan dengan materi pendidikan seks.
3. Tidak menyampaikan informasi tentang seks yang tidak ilmiah, seperti yang didasarkan kepada mitos, perasaan, anggapan pribadi, atau pengalaman pribadi.
4. Tidak mengalami hambatan sosiokultur ketika harus berbicara tentang seksualitas.
5. Dapat berkomunikasi dengan baik tanpa menimbulkan kesan seksualitas adalah sesuatu yang tidak layak dibicarakan, apalagi dianggap cabul.

Author : Diana Yunita Sari

Source : Gaya Hidup Sehat

sumber:www.kompas.com

Konservasi Heritage Masuk Kurikulum SD

Minggu, 24 Agustus 2008 | 22:32 WIB

SAWAHLUNTO, MINGGU - Badan Pelestarian Pusaka Indonesia atau Indonesian Heritage Trust bekerja sama dengan The Netherlands Institute of Heritage menandatangani kerja sama untuk memasukan kurikulum pendidikan konservasi warisan sejarah atau pusaka untuk pendidikan dasar di Indonesia. Upaya ini merupakan respon atas tingginya tingkat kerusakan pusaka di Indonesia akibat ketidakpedulian.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) Setyanto P Santosa tingkat kepedulian terhadap pusaka atau warisan sejarah (heritage) bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Menurut dia, yang paling memprihatinkan ketidakpedulian masyarakat ebih banyak karena sejak awal mereka tak pernah diperkenalkan dengan pentingnya upaya pelestarian atau konservasi warisan sejarah.

Institusi pendidikan saat ini justru meniadakan banyak pelajaran tentang pentingnya pelestarian pusaka. "Bahkan mata pelajaran sejarah justru makin dikurangi. Padahal pemahaman akan pusaka justru membantu apresiasi masyarakat teradap apa yang ditinggalkan pendahulunya," ujar Setyanto di Sawahlunto, Minggu (24/8).

BPPI bersama The Netherlands Institute of Heritage lanjut Setyanto sudah memulai program pendidikan budaya dalam pendidikan dasar di Indonesia sejak Mei lalu. Dipilihnya The Netherl ands Institute of Heritage karena lembaga ini memiliki pengalaman dalam upaya konservasi pusaka di negeri Belanda. Selain itu, terkait dengan sejarah kedua negara yang memiliki beberapa pusaka bersama. Berbagi pusaka bersama juga menjadi prioritas pemerintah di kedua negara.

Menurut Setyanto, membangun kesadaran sejak awal, terutama pada anak didik merupakan langkah awal pelestarian pusaka di Indonesia. BPPI juga tak mau menyalahkan pemerintah begitu saja, karena kami yang sejak awal tahu betapa pentingya kesadara akan pelestaria n pusaka belum mengingatkan. "Sekarang ini dengan mencoba memasukkan kurikulum konservasi pusaka pada sekolah dasar, kami anggap sebagai bentuk pengingatan kami akan pentingnya upaya itu," kata Setyanto.

Dia meyakini, jika sejak awal anak didik sudah diberikan pemahaman tentang pentingnya upaya pelestarian, ancaman terhadap kerusakan pusaka seperti terjadi di banyak tempat di Indonesia bisa dicegah. Kurikulum yang dirancang BPPI untuk pendidikan pelestarian pusaka merupakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran menggunakan informasi yang tersedia, seperti gedung bersejarah hingga bekas tambang batubara yang dibangun pada masa kolonial.

Melalui The Netherlands Institute of Heritage, BPPI mencoba mempopulerkan model pendidikan dasar tentang pelestarian pusaka, yang berhasil diterapkan di Belanda. Yogyakarta dipilih sebagai kota yang menjadi pilot program untuk kerja sama ini.

Pada tahap awal, guru-guru sekolah dasar akan diberikan materi pelatihan tentang pelestari an pusaka. Pusat kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Pendidikan Provinsi Yogyakarta akan dilibatkan dalam penyusunan manual pelatihan.

Praktisi pelestarian pusaka dari Belanda Cor Passchier mengungkapkan, Indonesia bisa mencontoh keberhasilan pengelolaan kota-kota lama di Belanda yang tetap mempertahankan keaslian pusaka kota. Menurut dia, ketidaktahuan tentang pengelolaan pusaka kota, semakin membuat banyak pusaka hancur karena pembiaran.

Khaerudin

sumber:www.kompas.com

Kini Saat Sungguh-sungguh Memerhatikan Pendidikan

Kejadian yang sama setiap tahun berulang saat penyelenggaraan ujian nasional. Berkali-kali dan bukan di satu tempat muncul laporan guru-guru yang ikut membocorkan jawaban soal ujian, bahkan mengganti jawaban siswa-siswinya.

Pertanyaannya, mengapa guru-guru tersebut nekat melakukan hal yang sebetulnya tidak boleh mereka lakukan? Bukankah pendidikan seharusnya mengajarkan kejujuran?

Tampaknya, persoalan tersebut barulah puncak gunung es dari persoalan mendasar pendidikan nasional Indonesia.

Menteri Pendidikan 1978-1983 Daoed Joesoef, Ketua Dewan Penasihat Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia dan Rektor IKIP Jakarta 1975-1980 Winarno Surakhmad, dan tokoh pendidik Arief Rachman sama-sama berpendapat, ujian nasional hanyalah detail dari sebuah konsep sistem pendidikan nasional.

”Ujian nasional itu seperti pintu dari bangunan besar sistem pendidikan nasional,” tandas Daoed Joesoef. Bila sistem pendidikan nasional sudah ditata, demikian Daoed, tidak akan terjadi kisruh dalam pelaksanaan ujian nasional seperti saat ini.

Daoed menyebutkan, pendidikan sekarang dilepaskan dari tujuan menjadikan manusia yang semakin berpembawaan budaya dengan orientasi pada masa depan. Pendidikan sebagai bagian dari budaya, yaitu semua yang diciptakan manusia, mengembangkan sistem nilai dan memberi makna pada sistem nilai tersebut. Di sini pendidikan berperan mengajarkan semangat keilmuan dan pengetahuan ilmiah.

Di dalam bukunya, Dia dan Aku (2006), Daoed menyebutkan, ada delapan kondisi dasar yang menentukan kualitas pendidikan, yaitu fokus pendidikan, tujuan pendidikan, kualitas tenaga pengajar, metode mengajar, kurikulum, lingkungan kondisional sekolah, alat-alat pengajaran, termasuk buku teks di dalamnya, dan penghargaan terhadap guru.

”Konsep pendidikan sekarang hanya sepotong-sepotong. Seharusnya ada konsep integral. Ini berbahaya karena tidak hanya mencelakai generasi berikut, tetapi juga merusak masa depan bangsa,” kata Daoed kepada Kompas.

Salah satu contoh lemahnya sistem pendidikan nasional saat ini adalah pengajaran berbeda-beda yang dilakukan di daerah-daerah. Keadaan yang berbeda-beda tersebut tidak memungkinkan diberlakukannya kesamaan mutu di dalam satu standar.

Daoed menyarankan untuk justru mensentralisasi pendidikan sehingga dengan demikian pemerintah sebagai pengemban misi pendidikan masyarakat mengetahui di mana terjadi ketertinggalan dalam pendidikan.

Dia tidak setuju bila dikatakan sentralisasi akan menghilangkan kesempatan daerah mengembangkan potensi lokalnya. Menurut Daoed, kesalahan Orde Baru bukan dalam sentralisasi itu sendiri, tetapi pada konsep pembangunan itu sendiri yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, bukan berdasarkan pada social space, sehingga tidak terjadi pemerataan pembangunan. ”Pendidikan itu seharusnya memberi kesempatan untuk to be more human, menjadi wong kata orang Jawa,” tambah Daoed.

Tiga persoalan

Winarno Surakhmad dan Arief Rachman secara terpisah juga menyebutkan, UN yang kisruh saat ini menggambarkan kekacauan sistem pendidikan saat ini.

Kekacauan itu, menurut Winarno, tergambar jelas dalam pelaksanaan UN yang memiliki tiga persoalan. Pertama, persoalan dasar asumsi, yaitu untuk menunjukkan anak-anak Indonesia pintar, ditetapkan standar kelulusan, tidak kuat. Konstitusi mengamanatkan pertanggungjawaban dan bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Masalahnya, tidak ada bukti untuk menunjukkan bahwa mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika dapat memenuhi kecerdasan sebagai dimaksudkan konstitusi.

Kedua, pendekatan UN yang lebih berorientasi pada output, hasil akhir, yaitu angka kelulusan yang semakin tinggi. Tetapi, demikian Winarno, UN kurang memerhatikan proses, sedangkan dalam dunia pendidikan proses merupakan bagian sangat penting.

”Kalau mengutamakan output, guru tidak peduli cara belajar anak. Yang penting angka ujian mencapai 4 atau 5 sesuai standar yang dimaui. Apakah siswa memperoleh jawaban dengan menerka, meniru atau cara lain, tidak jadi masalah. Karena itu, kalau anak tidak lulus, dianjurkan ujian lagi, tidak ditanyakan bagaimana cara belajar anak sampai tidak lulus,” kata Winarno.

Ketiga, UN dilakukan secara nasional. ”Itu bagus, tetapi ibarat UN itu ukuran mirip meteran, sedangkan yang diukur beda-beda. Ketika sekolah kondisinya—guru, fasilitas-berbeda-beda, tidak mungkin kita bisa mengharapkan menerapkan satu ukuran. Satu ukuran untuk situasi beragam itu tidak benar,” tandas Winarno.

Dalam pandangan Arief Rachman, menyamakan standar kelulusan untuk seluruh siswa se-Indonesia menyalahi aturan keadilan. Banyak sekolah tidak dapat mengejar standar kelulusan karena tidak mendapat fasilitas pendidikan yang sama dan kualitas guru pun tidak semua memadai.

Arief pun mempertanyakan tataran idealisme standardisasi UN yang hanya melihat siswa dari lulus tidaknya UN. Dengan mengukur keberhasilan siswa dari lulus-tidaknya dia, maka pendidikan tidak mengukur sisi lain pendidikan, yaitu aspek afektif, psikologi, budi pekerti, dan akhlak. Semua proses pembelajaran pada mata pelajaran di luar yang diujikan dalam UN diveto oleh UN. ”Kalau anak tersebut nilai UN-nya hanya kurang 0,01 pada mata pelajaran UN, maka dia akan ’mati’ meskipun nilai mata pelajaran lain bagus-bagus,” kata Arief.

UN vs guru

Alasan penerapan standardisasi melalui UN untuk membuat pemetaan pun dipertanyakan.

Arief menyebut, pemetaan seharusnya hanya memotret kondisi yang ada, tetapi tidak boleh berakibat anak lulus atau tidak lulus. ”Jadi, urutannya, pemetaan, perbaikan, baru kemudian ujian,” tandas Arief Rachman. Masalahnya, semua itu perlu proses dan waktu, sementara pemerintah tidak sabar. ”Tanpa proses, pemerintah membuat gebrakan dengan langsung menstandarkan tanpa membuat pemetaan,” tambah Arief.

Kasus-kasus guru-guru yang membantu siswa-siswanya dalam menjawab soal UN adalah akibat kebijakan yang tidak tepat. ”Itu bukan maunya guru-guru. Mereka membantu siswa lulus karena kasihan kepada siswa. Apalagi ada tekanan dari sekolah, dari kepala dinas, dari bupati yang tidak mau kehilangan muka, agar kelulusan siswa jumlahnya meningkat. Pemerintah mestinya mau memahami persoalan ini,” kata Winarno.

Untuk keluar dari kekisruhan UN, Winarno menyarankan untuk melakukan pemetaan lebih dulu sebagai dasar untuk pembinaan. Kalau pemerintah ingin menerapkan standar nasional, harus dipenuhi dulu standar komponen di setiap sekolah di pusat dan daerah, yaitu setidaknya adalah guru, kurikulum, sarana, manajemen, dan siswa. Nyatanya, demikian Winarno, daerah-daerah terpencil semakin kurang mampu memenuhi komponen tersebut.

Dengan melihat parahnya kondisi pendidikan saat ini, dengan mengutip filsuf Friedrich Nietzsche yang menyebutkan ”ada satu masa satu-satunya kebijakan pemerintah adalah kebijakan pendidikan”, Daoed Joesoef pun mengingatkan, sekarang adalah masanya kita memerhatikan pendidikan dengan sungguh-sungguh. (Ilham Khoiri/ Lusiana Indriasari)

sumber:www.kompas.com

Paramadina Kerja Sama dengan Recapital

Senin, 25 Agustus 2008 | 21:24 WIB

JAKARTA, SENIN - Universitas Paramadina dan PT Recapital Advisors (Recapital), di Jakarta, Senin (25/8) menandatangani nota kesepakatan untuk pengembangan ilmu, mengenai tata kelola perusahaan yang baik. Kerja sama itu berbentuk pengembangan kurikulum perkuliahan, pelatihan dan penelitian.

Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan PhD mengatakan, Paramadina selalu mengembangkan bidang keilmuan yang dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Untuk itu, komponen teori dan akademis saja tidaklah cukup, harus ditunjang komponen praktis

"Disinilah kami yakin, kontribusi Recapital untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai tata kelola perusahaan yang baik ini, dan akan menciptakan sinergi yang positif dalam upaya mencetak generasi muda yang tidak saja andal dalam bisnis tapi juga paham dan taat pada tata kelola perusahaan yang baik," ujarnya.

Menurut Baswedan, manajemen Recapital dapat menjadi pengajar maupun sumber dalam kegiatan akademik atau pendidikan yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan yang baik.

"Recapital dan Paramadina, akan saling bertukar informasi ataupun bekerja sama dalam penelitian yang berhubungan dengan pengembangan ilmu tata kelola perusahaan ini," ujarnya.

MAM

sumber:www.kompas.com

Pendidikan Pesantren Masih Terdiskriminasi

Sabtu, 16 Februari 2008 | 16:37 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS - Pondok pesantren masih mengalami diskriminasi dalam sistem pendidikan nasional. Padahal, sebagai lembaga pendidikan alternatif, pesantren memiliki peran strategis dalam ikut mendidik dan mencerdaskan bangsa.

Hampir seabad kebangkitan nasional dan lebih 62 tahun negara ini merdeka masih terjadi diskriminasi pendidikan pada pesantren, masyarakat yang ada di pesantren pun terdiskriminasi sistem pendidikan, ujar Nasruddin Anshoriy Pengasuh Pesan Trend Ilmu Giri, Bantul, Yogyakarta dalam seminar Menyambut Seabad Kebangkitan Nasional dengan Tema Pesantren dan Masa Depan Kebangkitan Nasional, , Sabtu (16/2) di Ndalem Joyokusuman, Yogyakarta.

Hadir sebagai pembicara antara lain, Gunawan (anggota Komite Rekonstruksi Pendidikan DIY), Hafidh Asrom (anggota Dewan Perwakilan Daerah DIY).

Diskriminasi itu tejadi antara pendidikan formal dengan pendidikan pondok pesantren. Menurut Nasruddin , dari sisi anggaran dan kebijakan terjadi ketimpangan sangat tajam di antara pendidikan formal dan pesantren. Perhatian pemeritah terhadap pesantren lebih kecil dibandingkan pendidikan formal. Pengelolaan pun ma sih dibedakan yaitu pendidikan formal di bawah departemen Pendidikan Nasional sedangkan ponpes di bawah Departemen Agama. Mayoritas anggaran pendidikan larinya ke pendidikan formal, ujarnya.

Meski demikian, pesantren tidak perlu kecil hati karena justru tetap bisa independen mengelola pendidikannya. Namun tetap memperjuangkan kesetaraan. Di sisi lain, pondok pesantren perlu merevolusi diri membuat perubahan moral bangsa. Peran kyai ulama sekarang melemah karena banyak berorientasi pada kepartaian, masuk pada hegemoni kekuatan politik dan struktural, ujarnya.

Hafidh menghungkapkan, pesantren tidak hanya berperan sebagai pendidikan agama Islam, tetapi juga berperan dalam membangun wawasan kebangsaan dan berperan penting dalam mendidik dan mencerdaskan masyarakat. Sudah saatnya pesantren memperbarui sistem kurikulum yang berorientasi keahlian para santrinya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar pendidikan pesantren, ujarnya. (RWN)

Kurikulum Harusnya Bisa Prediksi SDM Masa Depan

Kamis, 20 November 2008 | 18:46 WIB

BANDUNG, KAMIS — Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang saat ini diterapkan perlu dievaluasi. Idealnya, kurikulum itu juga mampu memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan seperti halnya diterapkan di Malaysia dan sejumlah negara maju lainnya.

Demikian pokok pemikiran yang muncul dalam Seminar Pengembangan Model Evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kamis (20/11) di Gedung JICA Universitas Pendidikan Indonesia. Hadir pembicara pakar kurikulum dari UPI, Universiti Malaya, Malaysia, dan Pusat Kurikulum Depdiknas RI.

Said Hamid Hasan, pakar kurikulum UPI, mengatakan, kurikulum adalah suatu hal yang bersifat dinamis. Menyesuaikan kebutuhan dan tren zaman. "Untuk itu, tidak ada salahnya kurikulum tiap periode disesuaikan. Kalau ganti menteri tidak ganti kurikulum, itu namanya menteri bodoh," ucapnya.

Hanya, kurikulum itu hendaknya tidaklah sekedar menitikberatkan aspek kognitif, apalagi yang sifatnya hanya ingatan dan komprehensi (comprehension) semata. "Inikan suatu masalah. Murid tidak diuji bagaimana memahami. Pendidikan moral misalnya, itu mesti lebih diarahkan ke kognisi. Isinya definisi-definisi. Tetapi, bagaimana caranya agar mereka bisa mengembangkan nilai-nilai itu dalam praktik, nyaris tidak ada," tuturnya.

Di dalam seminar ini, pakar kurukulum dari Malaysia, Saidah Siraj dan Zhaharah Husein berpendapat, di masa-masa mendatang, aspek softskill jauh dibutuhkan daripada kemampuan teknis dan kecerdasan SDM. Softskill yang berupa penguasaaan komunikasi, watak baik, dan kecerdasan emosional, menjadi hal unik yang membedakan dengan SDM lainnya. "Di tempat kami, siswa sejak dini diajarkan softskill dan entrepenurship," tutur Zhaharah.

Bahkan, seperti halnya di Amerika Serikat dan Qatar, pakar-pakar di Universiti Malaya kini tengah merancang kurikulum masa depan yang menggunakan bantuan sistem Delphie dan Cross Impact Analysis (CIA). Sistem ramalan kurikulum i ni biasa diterapkan di bisnis sekuritas dan militer di AS.

Dalam tahap awal, ucap Zharahah, tim pengembang menemukan kesimpulan awal bahwa bentuk pekerjaan di masa depan (10-15 tahun ke depan) bergantung pada kondisi ekonomi bangsa, pasar SDM akan makin berkurang akibat kemajuan teknologi. "Mereka pun menyimpulkan, pendidikan di tingkat dasar (taman kanak-kanak) jauh lebih penting daripada perguruan tinggi. Makanya, di Malaysia sekarang, iuran untuk pre school (TK) bisa tiga kali lipat lebih mahal dari universitas," ucapnya.

Hermana Soemantrie, dari Pusat Kurikulum Depdiknas RI membenarkan, KTSP setelah diterapkan dua tahun perlu dievaluasi efektivitasnya. Namun, terbatasnya pakar dalam bidang evaluasi kurikulum menjadi salah satu kendala.

Guru SD Dikerahkan Mengajar SMP

Sabtu, 2 Agustus 2008 | 13:43 WIB

MUSIRAWAS, SABTU - SMP Desa Pangkalan, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Sumsel, yang masih menumpang di gedung SDN Pangkalan belum memiliki tenaga pendidik sehingga kegiatan belajar mengajar sekolah tersebut tidak berjalan efektif.

"Sekolah kami memang belum memiliki guru. Guru yang mengajar di SMP ini semuanya guru SD tempat sekolah ini menumpang," kata Kepala Subdinas Pendidikan Dasar (Dikdas), Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas Drs Totok Suharto saat ditemui Sabtu (2/8).

Dikatakannya, keberadaan sekolah ini telah menjadi perhatian Diknas Musirawas, dan dalam waktu dekat direncanakan peningkatan status sekolah (akreditasi) menjadi sekolah negeri, yaitu SMPN, yang memiliki manajemen sendiri.

Kondisi sekolah, jelas Totok, sejak lama sudah dipantau dan berkoordinasi dengan pihak SDN Pangkalan dan Cabdin Diknas Kecamatan Rawas Ulu terkait pelaksanaan operasional sehari-hari. Pihaknya juga menilai kondisi SDN Pangkalan, tempat sekolah tersebut menumpang, saat ini sangat menyedihkan.

SDN Pangkalan saat ini hanya memiliki dua orang tenaga pengajar yang berstatus PNS, sedangkan yang lainnya berstatus guru honor komite, sehingga kedua sekolah ini perlu mendapat perhatian, khususnya dari Dinas Pendidikan Musirawas.

"Saat ini kita telah mengirim lima orang guru untuk mengikuti lokakarya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Palembang. Tujuannya agar kualitas tenaga pendidik dapat lebih baik lagi," jelasnya.

Pemerintah Bangun Sekolah Anak TKI Di Malaysia Rabu, 17 September 2008 | 20:47 WIB JAKARTA, RABU - Pemerintah segera mendirikan sekolah bagi anak

Rabu, 17 September 2008 | 20:47 WIB

JAKARTA, RABU - Pemerintah segera mendirikan sekolah bagi anak Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Malaysia, khususnya di Sabah. Sekolah tersebut direncanakan menjadi induk bagi model pelayanan pendidikan nonformal yang akan diadakan pula di sana.

Hal tersebut terungkap dalam jumpa pers yang dihadiri Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas, Suyanto, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Da'i Bachtiar, dan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Departemen Luar Negeri, Teguh Wardoyo, Rabu (18/9). Pada hari yang sama mereka mengadakan pertemuan dengan Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo terkait dengan masalah pendidikan anak TKI tersebut.

Selama ini, mereka mendapatkan pendidikan dari lembaga semacam bimbingan tes yang berbasis di Malaysia yakni Yayasan Humana. Sebelumnya diwartakan, para guru honorer yang baru saja pulang mengajar dari Sabah setelah kontrak mereka dengan Depdiknas berakhir, sempat melaporkan bahwa pengajaran oleh Yayasan Humana sekitar 80 persen berkiblat kepada kurikulum di Malaysia. Mereka juga dididik dalam kondisi yang menurut para guru Indonesia tersebut mengenaskan serta tidak mendapatkan ijasah sehingga sulit meneruskan pendidikan.

Da'i Bachtiar mengatakan, pemerintah segera membangun sekolah Indonesia di Kinabalu. Sementara akan disewa beberapa rumah toko untuk beberapa kelas. Ke depan, pemerintah akan membeli tanah guna membangun sekolah tersebut.

Suyanto menambahkan, telah dipersipakan anggaran sekitar Rp 7 miliar untuk membeli tanah. Pembangunan sekolah tersebut akan bekerja sama dengan Kedutaan Besar RI. Sekolah tersebut untuk menangani anak-anak sekitar Kinabalu saja yang berdasarkan pendataan sekitar 500 anak. Dari jumlah tersebut, terdapat 170-an anak masih dalam usia sekolah. Selebihnya, anak tidak dapat masuk sekolah formal karena faktor usia.

Untuk anak-anak tersebut dan anak di kawasan perkebunan di pedalaman, pemerintah merencanakan untuk memberikan pelayanan pendidikan nonformal yang nantinya dapat menginduk ke sekoolah formal di Kinabalu itu. Jumlah anak TKI di Sabah yang membutuhkan layanan pendidikan layak diperkirakan berkisar 25.000-30.000 anak.

Pemerintah juga akan memperbesar kapasitas sekolah-sekolah di wilayah Indonesia yang berdekatan dengan Malaysia. "Di Nunukan dan Sebatik akan diperluas kapasitasnya. Kami berupaya menyelesaikan persoalan ini sekomprehensif mungkin. Harapannya, anak-anak dapat menikmati pendidikan yang merupakan haknya terlepas mereka sebagai warga legal atau ilegal," ujar Suyanto.

Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas juga kan mengirimkan 10.000 ribu buku bagi anak-anak Tenaga Kerja Indonesia di Sabah, Malaysia. Hal itu agar anak tetap dapat mengikuti perkembangan kurikulum di Indonesia. Dengan adanya buku berbasis kurikulum Indonesia tersebut harapannya anak-anak tersebut tidak asing dengan yang terjadi di tanah air.

Koperasi akan Punah, Kurikulum Tidak Berpihak

Rabu, 16 April 2008 | 19:15 WIB

BANDUNG, RABU - Koperasi diyakini akan segera punah dari dunia ekonomi negara ini jika tidak ada antisipasi. Gejalanya, kurikulum pendidikan tidak lagi berpihak untuk mengenalkan dunia koperasi dan kewirausahaan kepada anak sejak dini di sekolah.

Menurut Edi Sugandi, guru ekonomi dari Subang, dari zaman ke zaman, materi koperasi dalam kurikulum pendidikan porsinya makin minim. Sehingga, tidaklah mengherankan jika pengetahuan siswa saat ini akan ilmu koperasi kian minim.

"Pada tahun 1984, ekonomi koperasi jadi satu mata pelajaran utuh. Di 1994, tidak lagi disendirikan melainkan diintegrasikan ke pelajaran akuntansi. Di 2004 (kurikulum berbasis kompetensi), termasuk juga KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan), materi koperasi hanya ada di pengantar. Dari 10 jam menjadi hanya empat jam seminggu," tutur Edi, Rabu (16/4) di sela-sela sebuah acara di Institut Manajemen Koperasi Indonesia.

Menurut Dedi Burhanuddin dari Tim Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ekonomi Kabupaten Majalengka, pelajaran koperasi lambat laun akan menghilang dari dunia pendidikan di Indonesia jika tidak ada antisipasi. Kondisi ini terjadi akibat adanya pergeseran paradigma ekonomi yang saat ini lebih berorientasi kepada liberalisme, tidak lagi kerakyatan.

"Padahal, zaman dulu, lulusan SMA di kampung bisa langsung dirikan koperasi berkat modal pengetahuan ini. Saat ini, yang ada hanya nganggur. Padahal, koperasi ini kan basisnya kerakyatan, co-operasi dan kerjasama. Baik untuk orang-orang kecil seperti mayoritas di kita. Ketika ada krisisi ekonomi, barulah orang pada ribut-ribut pentingnya koperasi," tuturnya.

Ia menyesalkan, revitalisasi ekonomi koperasi menjadi sekadar wacana. Gerakan koperasi terlihat mulai tumpul, lambat laun akan punah. Selama itu tidak disinergikan dengan pendidikan. "Sekarang coba tanya saja ke anak-anak, kapan hari koperasi ? Pasti tidak ada yang tahu," tuturnya.

sumber:www.kompas.com