Sabtu, 15 November 2008 | 11:40 WIB
JAKARTA, SABTU - Renovasi Gedung Nusantara I DPR yang menelan biaya hingga Rp33,4 miliar, dinilai bukanlah hal yang tepat dilakukan. Menurut pengamat politik Bachtiar Effendy, renovasi itu tak terlalu mendesak melihat kondisi ruang kerja anggota dewan yang masih cukup baik.
"Apa yang dilakukan DPR (Sekretariat Jendral) saat ini, menunjukkan ketidakmampuan penyusunan anggaran untuk menetapkan mana yang prioritas, mana yang tidak. Lebih baik, uang untuk renovasi digunakan memperbaiki sekolah yang rusak," kata Bachtiar, Sabtu (15/11), di Jakarta.
Prioritas yang dimaksud Bachtiar, bagaimana meningkatkan kemampuan menyusun anggaran yang baik dan tepat guna, kemampuan mengawasi dan menjalankan fungsi legislasi. "Kalaupun ada renovasi, ya sebaiknya fokus ke penambahan ruangan kerja anggota dewan yang tahun 2009 akan bertambah, itu saja," ungkapnya.
"Saya melihat ruang kerja anggota DPR meskipun tidak mewah, masih cukup baik dan cukup luas. Jadi yang diperlukan adalah tambahan ruang, bukan renovasi," lanjut Bachtiar. Apalagi, hal-hal yang dilakukan DPR selama ini selalu menuai kritik masyarakat. Oleh karena itu, ia mengimbau agar DPR lebih berhati-hati dalam menentukan prioritas hal-hal yang dilakukan.
Inggried Dwi Wedhaswary
sumber:kompas.com
Tampilkan postingan dengan label Manajemen Sarana Prasarana. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Manajemen Sarana Prasarana. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 18 April 2009
Kabupaten Bandung Punya Gedung Sekolah Tahan Gempa
Rabu, 8 April 2009 | 13:44 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Didit Putra Erlangga Rahardjo
BANDUNG, KOMPAS.com — Kabupaten Bandung kini memiliki satu unit sekolah dasar dengan spesifikasi bangunan yang tahan gempa. Bangunan yang terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, tersebut diresmikan pada hari Rabu (8/4) oleh perwakilan dari Koalisi Keamanan Sekolah Global (COGS) serta Pusat Pembangunan Daerah Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRD).
Menurut Koordinator UNCRD Shoichi Ando, pembangunan gedung sekolah ini merupakan proyek percontohan di kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia, hanya ada dua lokasi pembangunan SDN tahan gempa, yaitu di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Selain Indonesia, proyek ini juga dilakukan di India untuk perwakilan Asia Selatan, Uzbekistan untuk Asia Tengah, dan Kepulauan Fiji mewakili Kepulauan Pasifik.
Tujuan dari pembangunan sekolah tahan gempa ini adalah untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang aman bagi para murid. Selain pembangunan bangunan sekolah, masyarakat juga dilibatkan, seperti prosedur keselamatan saat gempa berlangsung.
Tenaga Ahli Pusat Mitigasi Bencana Institut Teknologi Bandung Dyah Kusumastuti menuturkan, sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi. Selain Pulau Kalimantan, pulau lain memiliki risiko tinggi terkena gempa sehingga harus memiliki bangunan yang tahan gempa.
Prinsipnya, terang Dyah, bangunan tahan gempa adalah bangunan yang kokoh setiap elemennya, selain itu juga saling berkaitan. Kalau pembangunan rumah juga mematuhi standar pembangunan yang dikeluarkan pemerintah, kemungkinan untuk tahan terhadap gempa jauh lebih tinggi.
sumber:www.kompas.com
Laporan wartawan KOMPAS Didit Putra Erlangga Rahardjo
BANDUNG, KOMPAS.com — Kabupaten Bandung kini memiliki satu unit sekolah dasar dengan spesifikasi bangunan yang tahan gempa. Bangunan yang terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, tersebut diresmikan pada hari Rabu (8/4) oleh perwakilan dari Koalisi Keamanan Sekolah Global (COGS) serta Pusat Pembangunan Daerah Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRD).
Menurut Koordinator UNCRD Shoichi Ando, pembangunan gedung sekolah ini merupakan proyek percontohan di kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia, hanya ada dua lokasi pembangunan SDN tahan gempa, yaitu di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Selain Indonesia, proyek ini juga dilakukan di India untuk perwakilan Asia Selatan, Uzbekistan untuk Asia Tengah, dan Kepulauan Fiji mewakili Kepulauan Pasifik.
Tujuan dari pembangunan sekolah tahan gempa ini adalah untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang aman bagi para murid. Selain pembangunan bangunan sekolah, masyarakat juga dilibatkan, seperti prosedur keselamatan saat gempa berlangsung.
Tenaga Ahli Pusat Mitigasi Bencana Institut Teknologi Bandung Dyah Kusumastuti menuturkan, sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi. Selain Pulau Kalimantan, pulau lain memiliki risiko tinggi terkena gempa sehingga harus memiliki bangunan yang tahan gempa.
Prinsipnya, terang Dyah, bangunan tahan gempa adalah bangunan yang kokoh setiap elemennya, selain itu juga saling berkaitan. Kalau pembangunan rumah juga mematuhi standar pembangunan yang dikeluarkan pemerintah, kemungkinan untuk tahan terhadap gempa jauh lebih tinggi.
sumber:www.kompas.com
WC Sekolah Mendadak Jadi Lokasi Favorit Murid
Kamis, 24 April 2008 | 00:17 WIB
Pada penyelenggaraan hari pertama ujian nasional, Selasa (22/4), WC sekolah di beberapa sekolah di Riau menjadi lokasi favorit murid untuk ”mencari inspirasi”. Puluhan murid terlihat silih berganti masuk dan keluar tempat buang air itu. Ternyata teknik mencari inspirasi di WC itu sangat ampuh, karena di dinding WC sudah tersedia kunci jawaban soal yang diujikan pada hari itu.
Berdasarkan pantauan Kompas bersama Tribun Pekanbaru, kunci jawaban di WC sekolah terlihat di SMA Negeri VI, SMK N I, dan SMA Negeri I Pekanbaru. Sementara di SMA Negeri III Duri, Kabupaten Bengkalis, kunci jawaban berada di kantin sekolah. Kelakuan murid masuk keluar kantin itu tidak mendapat teguran dari pengawas.
Kepala Sekolah SMA Negeri VI Pekanbaru, Wan Syamsu Rizal, ketika dikonfirmasi tentang kejadian aneh di WC sekolahnya, meminta agar masalah itu tidak dipolemikkan lebih dahulu. Menurut dia, bisa saja lembaran yang ada di WC Sekolah merupakan kunci jawaban dari soal-soal ulangan lain atau materi try out sebelumnya.
Beri jawaban
Seorang guru pengawas di SMA II Selatpanjang, Kabupaten Bengkalis, kepada Kompas menyatakan melihat langsung guru pengawas lain memberikan jawaban kepada murid-muridnya di depan kelas. Ketika seorang guru pengawas mencoba menegur, pengawas itu menyatakan, dia hanya menjalankan kesepakatan lima sekolah yang dilaksanakan hari Senin sebelumnya.
”Hari Senin kemarin, bertempat di SMA Negeri I Selatpanjang, terjadi pertemuan lima sekolah di Selatpanjang. Pada pertemuan itu dibuat kesepakatan agar guru memberi kunci jawaban kepada murid- muridnya,” kata seorang guru pengawas itu.
Seorang guru pengawas itu menambahkan, pada saat ujian Bahasa Indonesia, guru-guru Bahasa Indonesia yang seharusnya mengawas di sekolah lain diperkenankan kembali ke sekolahnya. Di sekolah asalnya, guru- guru itu diberi tugas menjawab soal ujian dan selanjutnya disebarkan kepada murid. (SAH)
sumber:Kompas Cetak
Pada penyelenggaraan hari pertama ujian nasional, Selasa (22/4), WC sekolah di beberapa sekolah di Riau menjadi lokasi favorit murid untuk ”mencari inspirasi”. Puluhan murid terlihat silih berganti masuk dan keluar tempat buang air itu. Ternyata teknik mencari inspirasi di WC itu sangat ampuh, karena di dinding WC sudah tersedia kunci jawaban soal yang diujikan pada hari itu.
Berdasarkan pantauan Kompas bersama Tribun Pekanbaru, kunci jawaban di WC sekolah terlihat di SMA Negeri VI, SMK N I, dan SMA Negeri I Pekanbaru. Sementara di SMA Negeri III Duri, Kabupaten Bengkalis, kunci jawaban berada di kantin sekolah. Kelakuan murid masuk keluar kantin itu tidak mendapat teguran dari pengawas.
Kepala Sekolah SMA Negeri VI Pekanbaru, Wan Syamsu Rizal, ketika dikonfirmasi tentang kejadian aneh di WC sekolahnya, meminta agar masalah itu tidak dipolemikkan lebih dahulu. Menurut dia, bisa saja lembaran yang ada di WC Sekolah merupakan kunci jawaban dari soal-soal ulangan lain atau materi try out sebelumnya.
Beri jawaban
Seorang guru pengawas di SMA II Selatpanjang, Kabupaten Bengkalis, kepada Kompas menyatakan melihat langsung guru pengawas lain memberikan jawaban kepada murid-muridnya di depan kelas. Ketika seorang guru pengawas mencoba menegur, pengawas itu menyatakan, dia hanya menjalankan kesepakatan lima sekolah yang dilaksanakan hari Senin sebelumnya.
”Hari Senin kemarin, bertempat di SMA Negeri I Selatpanjang, terjadi pertemuan lima sekolah di Selatpanjang. Pada pertemuan itu dibuat kesepakatan agar guru memberi kunci jawaban kepada murid- muridnya,” kata seorang guru pengawas itu.
Seorang guru pengawas itu menambahkan, pada saat ujian Bahasa Indonesia, guru-guru Bahasa Indonesia yang seharusnya mengawas di sekolah lain diperkenankan kembali ke sekolahnya. Di sekolah asalnya, guru- guru itu diberi tugas menjawab soal ujian dan selanjutnya disebarkan kepada murid. (SAH)
sumber:Kompas Cetak
Robohnya "Sekolah" Kami
Jumat, 2 Mei 2008 | 00:20 WIB
tonny d widiastono
Hari Pendidikan Nasional kali ini kita peringati dengan suasana prihatin. Penetapan Hari Pendidikan Nasional menggunakan hari ulang tahun Ki Hadjar Dewantara, Menteri Pengajaran pertama, Bapak Pendidikan Indonesia.
Seandainya Ki Hadjar Dewantara masih sugeng dan melihat pendidikan di Indonesia kini, mungkin ia akan mengernyitkan dahi.
Kita prihatin melihat banyak gedung SD yang rusak. Data dari Depdiknas sebagai hasil Rembugnas Pendidikan Juni 2007 menunjukkan, pada 2003 ada 531.186 ruang kelas yang rusak. Dari jumlah itu, 360.219 ruang sudah diperbaiki. Sisanya akan diperbaiki sebagai program 2008. Kebanyakan ruang kelas SD yang rusak itu ada di Pulau Jawa, 52 persen (276.695 unit).
Kisah pilu di balik kerusakan ruang kelas banyak dimuat media. Kita sedih saat 28 Maret 2003, Dicky Bastian (7), murid SD Negeri 2 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, meninggal dunia tertimpa atap gedung sekolah. Tanggal 27 Maret, 20 siswa kelas II A SD Pasundan III, Bandung, yang sedang belajar di kelas tertimpa atap ruang kelas. Itu sedikit dari banyak contoh.
Runtuhnya ruang kelas yang melukai siswa tentu memilukan. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan fisik dan psikologis serta gedung sekolah yang seharusnya memberi rasa aman dan nyaman ternyata menjadi ancaman yang tidak hanya memupus cita-cita, tetapi juga bisa mencabut nyawa.
Saat mendirikan National Onderwijs Instituut Taman Siswa, 3 Juli 1922, Ki Hadjar Dewantara menghendaki agar sekolah menjadi taman, tempat mekarnya bunga-bunga bangsa, tempat memupuk semangat nasionalisme, serta memacu kerja keras dan pantang menyerah, dengan dasar kasih sayang.
Atas kerusakan ruang-ruang kelas ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah berjanji, dalam tiga tahun ke depan semua bangunan sekolah yang bobrok sudah selesai direnovasi (Kompas, 3/5/2005). Kini kita hidup pada tahun 2008, tetapi ruang kelas yang rusak masih banyak. Jangankan sekolah bobrok di seluruh Indonesia sudah selesai direnovasi, di Jakarta pun masih banyak ruang kelas yang rusak.
Nasib guru
Ihwal guru, mereka berperan penting dalam pendidikan. Namun, pernahkah kita memerhatikan bagaimana menyiapkan guru. Harapan akan guru berkualitas selalu mencuat. Namun, itu semua terhenti di ruang diskusi dan sebatas wacana. Seolah masalah sudah terurai saat masalah itu dibicarakan.
Selain tidak disiapkan secara matang, kini menjadi guru adalah karena kondisi, bukan karena ”panggilan”.
Meski harapan kepada guru setinggi langit, penghargaan kepada mereka amat rendah. Beruntunglah mereka yang sudah diangkat menjadi guru tetap. Meski gajinya tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mereka tetap ada pemasukan tiap bulan.
Namun, bagaimana dengan nasib guru honorer? Harian ini berkali-kali melaporkan, betapa rendahnya penghargaan kepada mereka. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, guru honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun hanya ”dihargai” Rp 50.000-Rp 100.000 per bulan. Jumlah tersebut jauh di bawah upah minimum regional atau upah minimum provinsi.
Keadaan ini memaksa para guru honorer hidup serba kekurangan. Dengan penghasilan yang minim, jangankan mereka bisa menyekolahkan anaknya sendiri, untuk makan sehari-hari pun sudah terasa amat sulit. Dalam kondisi serba kekurangan, para guru honorer ini masih sering dituntut melebihi kemampuannya.
Harapannya, hal yang perlu segera dibenahi adalah memanusiakan para guru honorer atau guru kontrak. Bagaimanapun, guru adalah profesi. Namun, bagaimana mungkin tugas mendidik, membentuk, dan menyiapkan manusia diserahkan kepada guru honorer? Guru adalah pencipta masa depan bangsa. Pertanyaannya, di negeri mana pendidik hanya dikontrak?
Lembaga pelatihan
Banyak pihak menyadari, sekolah adalah lembaga pendidikan, tempat penanaman nilai-nilai, baik nilai cinta kasih, solidaritas, maupun kreativitas. Namun, fungsi sekolah sebagai penyemai nilai-nilai dan tempat untuk menyiapkan masa depan anak bangsa kini mengalami degradasi.
Hadirnya ujian nasional (UN) yang dikeluhkan banyak pihak tidak ”nyambung” dengan kondisi nyata di sekolah, membuat suasana pendidikan berubah.
Beberapa bulan menjelang UN banyak sekolah beralih fungsi menjadi lembaga bimbingan belajar (bimbel) yang hanya mengajarkan pelatihan soal. Fenomena tahunan ini terus terulang. Bimbel menjamur dan para pengelola kian gencar memasarkan jasanya. Anehnya, sekolah menyambut para penjual jasa dengan tangan terbuka.
Hasilnya, gaya belajar drill dan try out berjangkit. Cara ini dianggap paling cocok dan ampuh menghadapi UN, baik untuk siswa kelas IX (SMP) dan kelas XII (SMA). Dengan cara itu, siswa seperti terbelenggu oleh target, harus lulus.
Pertanyaannya, inikah cara kita mendidik calon pemimpin? Padahal, menurut Ki Hadjar, substansi pendidikan adalah upaya memerdekakan manusia. Mampukah drill membebaskan siswa?
Entahlah. Namun, inilah gambaran nyata robohnya sekolah dari tugas utamanya.
sumber:www.kompas.com
tonny d widiastono
Hari Pendidikan Nasional kali ini kita peringati dengan suasana prihatin. Penetapan Hari Pendidikan Nasional menggunakan hari ulang tahun Ki Hadjar Dewantara, Menteri Pengajaran pertama, Bapak Pendidikan Indonesia.
Seandainya Ki Hadjar Dewantara masih sugeng dan melihat pendidikan di Indonesia kini, mungkin ia akan mengernyitkan dahi.
Kita prihatin melihat banyak gedung SD yang rusak. Data dari Depdiknas sebagai hasil Rembugnas Pendidikan Juni 2007 menunjukkan, pada 2003 ada 531.186 ruang kelas yang rusak. Dari jumlah itu, 360.219 ruang sudah diperbaiki. Sisanya akan diperbaiki sebagai program 2008. Kebanyakan ruang kelas SD yang rusak itu ada di Pulau Jawa, 52 persen (276.695 unit).
Kisah pilu di balik kerusakan ruang kelas banyak dimuat media. Kita sedih saat 28 Maret 2003, Dicky Bastian (7), murid SD Negeri 2 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, meninggal dunia tertimpa atap gedung sekolah. Tanggal 27 Maret, 20 siswa kelas II A SD Pasundan III, Bandung, yang sedang belajar di kelas tertimpa atap ruang kelas. Itu sedikit dari banyak contoh.
Runtuhnya ruang kelas yang melukai siswa tentu memilukan. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan fisik dan psikologis serta gedung sekolah yang seharusnya memberi rasa aman dan nyaman ternyata menjadi ancaman yang tidak hanya memupus cita-cita, tetapi juga bisa mencabut nyawa.
Saat mendirikan National Onderwijs Instituut Taman Siswa, 3 Juli 1922, Ki Hadjar Dewantara menghendaki agar sekolah menjadi taman, tempat mekarnya bunga-bunga bangsa, tempat memupuk semangat nasionalisme, serta memacu kerja keras dan pantang menyerah, dengan dasar kasih sayang.
Atas kerusakan ruang-ruang kelas ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah berjanji, dalam tiga tahun ke depan semua bangunan sekolah yang bobrok sudah selesai direnovasi (Kompas, 3/5/2005). Kini kita hidup pada tahun 2008, tetapi ruang kelas yang rusak masih banyak. Jangankan sekolah bobrok di seluruh Indonesia sudah selesai direnovasi, di Jakarta pun masih banyak ruang kelas yang rusak.
Nasib guru
Ihwal guru, mereka berperan penting dalam pendidikan. Namun, pernahkah kita memerhatikan bagaimana menyiapkan guru. Harapan akan guru berkualitas selalu mencuat. Namun, itu semua terhenti di ruang diskusi dan sebatas wacana. Seolah masalah sudah terurai saat masalah itu dibicarakan.
Selain tidak disiapkan secara matang, kini menjadi guru adalah karena kondisi, bukan karena ”panggilan”.
Meski harapan kepada guru setinggi langit, penghargaan kepada mereka amat rendah. Beruntunglah mereka yang sudah diangkat menjadi guru tetap. Meski gajinya tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mereka tetap ada pemasukan tiap bulan.
Namun, bagaimana dengan nasib guru honorer? Harian ini berkali-kali melaporkan, betapa rendahnya penghargaan kepada mereka. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, guru honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun hanya ”dihargai” Rp 50.000-Rp 100.000 per bulan. Jumlah tersebut jauh di bawah upah minimum regional atau upah minimum provinsi.
Keadaan ini memaksa para guru honorer hidup serba kekurangan. Dengan penghasilan yang minim, jangankan mereka bisa menyekolahkan anaknya sendiri, untuk makan sehari-hari pun sudah terasa amat sulit. Dalam kondisi serba kekurangan, para guru honorer ini masih sering dituntut melebihi kemampuannya.
Harapannya, hal yang perlu segera dibenahi adalah memanusiakan para guru honorer atau guru kontrak. Bagaimanapun, guru adalah profesi. Namun, bagaimana mungkin tugas mendidik, membentuk, dan menyiapkan manusia diserahkan kepada guru honorer? Guru adalah pencipta masa depan bangsa. Pertanyaannya, di negeri mana pendidik hanya dikontrak?
Lembaga pelatihan
Banyak pihak menyadari, sekolah adalah lembaga pendidikan, tempat penanaman nilai-nilai, baik nilai cinta kasih, solidaritas, maupun kreativitas. Namun, fungsi sekolah sebagai penyemai nilai-nilai dan tempat untuk menyiapkan masa depan anak bangsa kini mengalami degradasi.
Hadirnya ujian nasional (UN) yang dikeluhkan banyak pihak tidak ”nyambung” dengan kondisi nyata di sekolah, membuat suasana pendidikan berubah.
Beberapa bulan menjelang UN banyak sekolah beralih fungsi menjadi lembaga bimbingan belajar (bimbel) yang hanya mengajarkan pelatihan soal. Fenomena tahunan ini terus terulang. Bimbel menjamur dan para pengelola kian gencar memasarkan jasanya. Anehnya, sekolah menyambut para penjual jasa dengan tangan terbuka.
Hasilnya, gaya belajar drill dan try out berjangkit. Cara ini dianggap paling cocok dan ampuh menghadapi UN, baik untuk siswa kelas IX (SMP) dan kelas XII (SMA). Dengan cara itu, siswa seperti terbelenggu oleh target, harus lulus.
Pertanyaannya, inikah cara kita mendidik calon pemimpin? Padahal, menurut Ki Hadjar, substansi pendidikan adalah upaya memerdekakan manusia. Mampukah drill membebaskan siswa?
Entahlah. Namun, inilah gambaran nyata robohnya sekolah dari tugas utamanya.
sumber:www.kompas.com
Trauma, Murid dan Guru Enggan Gunakan Sekolah Ambruk
Senin, 6 April 2009 | 21:41 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Ingki Rinaldi
JOMBANG, KOMPAS.com — Murid-murid dan para guru SDN Pulosari I, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Senin (6/4), trauma menggunakan bangunan sekolah mereka. Pasalnya, bangunan sekolah yang terdiri atas tujuh ruangan itu terancam ambruk sewaktu-waktu.
Tiga orang pelajar kelas VI sekolah itu, masing-masing Ardilinidestyaning Arum, Rizki Dwi Rachmasari, dan Lucke Yuansyah Arif Tyas Putri mengaku selalu didera rasa khawatir saat belajar. "Soalnya kami pernah kejatuhan (eternit) saat kelas V dulu. Kena kepala, bahu, dan tangan," kata Arum.
Ruang kelas VI yang ditempati kini, baru dua bulan lalu saja patah dan nyaris ambruk di bagian penampang atap depannya. Kondisinya kini sangat berbahaya karena bisa saja seaktu-waktu rubuh.
"Saya juga khawatir kalau mengajar, apalagi waktu (cuaca) mendung dan ada angin. Takut kalau sewaktu-waktu ambrol," kata Suprihatin, guru kelas VI sekolah tersebut.
sumber:www.kompas.com
Laporan wartawan KOMPAS Ingki Rinaldi
JOMBANG, KOMPAS.com — Murid-murid dan para guru SDN Pulosari I, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Senin (6/4), trauma menggunakan bangunan sekolah mereka. Pasalnya, bangunan sekolah yang terdiri atas tujuh ruangan itu terancam ambruk sewaktu-waktu.
Tiga orang pelajar kelas VI sekolah itu, masing-masing Ardilinidestyaning Arum, Rizki Dwi Rachmasari, dan Lucke Yuansyah Arif Tyas Putri mengaku selalu didera rasa khawatir saat belajar. "Soalnya kami pernah kejatuhan (eternit) saat kelas V dulu. Kena kepala, bahu, dan tangan," kata Arum.
Ruang kelas VI yang ditempati kini, baru dua bulan lalu saja patah dan nyaris ambruk di bagian penampang atap depannya. Kondisinya kini sangat berbahaya karena bisa saja seaktu-waktu rubuh.
"Saya juga khawatir kalau mengajar, apalagi waktu (cuaca) mendung dan ada angin. Takut kalau sewaktu-waktu ambrol," kata Suprihatin, guru kelas VI sekolah tersebut.
sumber:www.kompas.com
Dikelilingi Cerobong Asap, SDN Bambe Dinominasikan sebagai Sekolah Sehat
Rabu, 17 Desember 2008 | 15:08 WIB
GRESIK, RABU — SD Negeri Bambe III, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, masuk nominasi lomba lingkungan sekolah sehat tingkat Provinsi Jawa Timur.
Sekolah ini akan bersaing dengan 18 sekolah lain dari kabupaten/kota se-Jawa Timur. Lokasi sekolah itu sendiri dikelilingi pabrik dengan ratusan cerobong asap pembuang polusi udara.
Ketua Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat 2008 Susanto, Rabu (17/12), mengatakan, di Gresik ini sudah ada embrio karena pada 1991 SD Negeri Petrokimia berhasil meraih juara I. Kriteria penilaian lomba sekolah sehat meliputi 30 persen penilaian di sekretariat, yaitu sekretariat UKS tingkat kabupaten, kecamatan, dan sekretariat UKS sekolah yang bersangkutan. Penilaian di lokasi sekolah yang bersangkutan menyumbang 70 persen.
Kategori sekolah sehat adalah sarana prasarananya sehat, termasuk sarana belajar dan sanitasi. Yang penting lagi perilaku penghuni sekolah sehat, setidaknya sebelum berangkat sekolah sudah sarapan ujar Susanto.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik saat menerima rombongan tim penilai mengatakan, di bidang lingkungan hidup Gresik meraih Adipura dan Adiwiyata. Dua sekolah di Gresik termasuk di antara 10 sekolah Adiwiyata tingkat Nasional. Program sekolah sehat ini selaras dengan program yang dicanangkan Pemkab Gresik, yakni peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Upaya ini mendukung terciptanya visi Gresik sehat 2010, kata Khuluq.
Adi Sucipto
sumber:www.kompas.com
GRESIK, RABU — SD Negeri Bambe III, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, masuk nominasi lomba lingkungan sekolah sehat tingkat Provinsi Jawa Timur.
Sekolah ini akan bersaing dengan 18 sekolah lain dari kabupaten/kota se-Jawa Timur. Lokasi sekolah itu sendiri dikelilingi pabrik dengan ratusan cerobong asap pembuang polusi udara.
Ketua Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat 2008 Susanto, Rabu (17/12), mengatakan, di Gresik ini sudah ada embrio karena pada 1991 SD Negeri Petrokimia berhasil meraih juara I. Kriteria penilaian lomba sekolah sehat meliputi 30 persen penilaian di sekretariat, yaitu sekretariat UKS tingkat kabupaten, kecamatan, dan sekretariat UKS sekolah yang bersangkutan. Penilaian di lokasi sekolah yang bersangkutan menyumbang 70 persen.
Kategori sekolah sehat adalah sarana prasarananya sehat, termasuk sarana belajar dan sanitasi. Yang penting lagi perilaku penghuni sekolah sehat, setidaknya sebelum berangkat sekolah sudah sarapan ujar Susanto.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik saat menerima rombongan tim penilai mengatakan, di bidang lingkungan hidup Gresik meraih Adipura dan Adiwiyata. Dua sekolah di Gresik termasuk di antara 10 sekolah Adiwiyata tingkat Nasional. Program sekolah sehat ini selaras dengan program yang dicanangkan Pemkab Gresik, yakni peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Upaya ini mendukung terciptanya visi Gresik sehat 2010, kata Khuluq.
Adi Sucipto
sumber:www.kompas.com
Bangunan SD Inpres Lama Sebaiknya Direnovasi
Senin, 6 April 2009 | 20:11 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Yulvianus Harjono
BANDUNG, KOMPAS.com - Bangunan-bangunan sekolah bekas SD Inpres yang dibuat tahun 1974-1977 sebaiknya dihancurkan dan diganti dengan struktur bangunan baru. Orangtua siswa khawatir, kasus seperti di SDN Sejahtera bakal terulang di masa mendatang jika tidak diantisipasi serius.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jendral Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Bandung Raya, Senin (6/4). Bangunan-banguna SD Inpres ini kan sebetulnya tidak layak. Aspek kajian teknis dan strukturnya banyak yang tidak memenuhi syarat. "Seperti halnya kasus yang terjadi di SDN Sejahtera," ucapnya.
Kekhawatiran semakin menjadi-jadi saat musim penghujan saat ini. Potensi hujan lebat disertai angin kencang semakin tinggi dan bukan tidak mungkin memicu robohnya atap bangunan SD-SD Inpres yang kualitasnya rendah dan t erus dimakan usia. Dwi pun mengusulkan SD-SD yang dibuat zaman Orde Baru ini digantikan bangunan baru. Tidak perlu direhabilitasi seperti halnya kasus di SDN Sejahtera.
Sekeratis Dinas Pendidikan Kota Bandung Dadang Iradi membenarkan, struktur bangunan SD Inpres relatif lebih rentan dibandingkan bangunan SD yang dibuat zaman lainnya, termasuk yang usianya lebih tua. Kan pembangunannya menggunakan sistem darurat saat itu. "Mengejar jumlah. Dinding hanya terbuat dari batako dan atapnya asbes," ucapnya.
Ironisnya, sebagian dari sekolah rusak yang ada di Kota Bandung saat ini adalah SD-SD Inpres. Total ruang kelas rusak yang tercatat saat ini adalah 1.500 buah. Lagian, kami pun sebetulnya masih membutuhkan ruang-ruang kelas baru. Target rehabilitasi ini sampai 2010, ucapnya. Tahun ini, Pemkot Bandung menganggarkan dana rehabilitasi Rp 42 miliar dan untuk pengadaan ruang kelas baru Rp 11 miliar.
Tahun 2009 ini ada 90 sekolah yang mendapatkan proyek rehabilitasi dari dana role sharing . Di lain pihak, pada ta hun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak lagi mengaggarkan dana role sharing rehabilitasi dan pengadaan ruang kelas baru. Program ini akan di;anjurkan lagi tahun 2010. Di Bandung, perbaikan sarana prasarana menjadi program prioritas selain mewujudkan pendidikan dasar secara cuma-cuma.
Kontrol masyarakat
Ketua Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia Eko Purwono mengatakan, kasus di SDN Sejahtera sebetulnya tidak perlu terjadi apabila masyarakat lebih dilibatkan aktif di dalam pengawasan dan proyek rehabilitasi gedung sekolah. Mengacu kepada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan, masyarakat berhak memberi masukan tentang rencana teknis dan tata bangunan.
Bahkan, bisa melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang bisa membahayakan, tuturnya. Dwi Subawanto sependapat dengan hal ini. Sayangnya, menurutnya, tidak tiap sekolah mau memberi ruang yang luas terhadap partisipasi publik dalam perencanaan atau pengerjaan proyek di sekolah.
Sering terjadi, komite sekolah (wakil dari masyarakat) justru tidak dilibatkan, ucapnya. Ia menduga, hal ini juga terjadi di dalam kasus ambruknya ruang kelas di SDN Sejahtera. Padahal, ucapnya, apalagi di swakelola, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan sangatlah dibenarkan. "Jadi, bukan hanya urusan kepsek semata," ucapnya.
Hal ini dibenarkan Kepala Seksi Pembinaan TK dan SD Bidang Pendidikan Dasar Disdik Provinsi Jawa Barat Uuh Suparman. Sistem swakelola justru merangsang adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Dana Rp 4 juta sebetulnya kan terbatas. "Dari sini justru diharapkan adanya sumbangsih masyarakat, misalnya tenaga," ucapnya.
sumber:www.kompas.com
Laporan wartawan KOMPAS Yulvianus Harjono
BANDUNG, KOMPAS.com - Bangunan-bangunan sekolah bekas SD Inpres yang dibuat tahun 1974-1977 sebaiknya dihancurkan dan diganti dengan struktur bangunan baru. Orangtua siswa khawatir, kasus seperti di SDN Sejahtera bakal terulang di masa mendatang jika tidak diantisipasi serius.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jendral Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Bandung Raya, Senin (6/4). Bangunan-banguna SD Inpres ini kan sebetulnya tidak layak. Aspek kajian teknis dan strukturnya banyak yang tidak memenuhi syarat. "Seperti halnya kasus yang terjadi di SDN Sejahtera," ucapnya.
Kekhawatiran semakin menjadi-jadi saat musim penghujan saat ini. Potensi hujan lebat disertai angin kencang semakin tinggi dan bukan tidak mungkin memicu robohnya atap bangunan SD-SD Inpres yang kualitasnya rendah dan t erus dimakan usia. Dwi pun mengusulkan SD-SD yang dibuat zaman Orde Baru ini digantikan bangunan baru. Tidak perlu direhabilitasi seperti halnya kasus di SDN Sejahtera.
Sekeratis Dinas Pendidikan Kota Bandung Dadang Iradi membenarkan, struktur bangunan SD Inpres relatif lebih rentan dibandingkan bangunan SD yang dibuat zaman lainnya, termasuk yang usianya lebih tua. Kan pembangunannya menggunakan sistem darurat saat itu. "Mengejar jumlah. Dinding hanya terbuat dari batako dan atapnya asbes," ucapnya.
Ironisnya, sebagian dari sekolah rusak yang ada di Kota Bandung saat ini adalah SD-SD Inpres. Total ruang kelas rusak yang tercatat saat ini adalah 1.500 buah. Lagian, kami pun sebetulnya masih membutuhkan ruang-ruang kelas baru. Target rehabilitasi ini sampai 2010, ucapnya. Tahun ini, Pemkot Bandung menganggarkan dana rehabilitasi Rp 42 miliar dan untuk pengadaan ruang kelas baru Rp 11 miliar.
Tahun 2009 ini ada 90 sekolah yang mendapatkan proyek rehabilitasi dari dana role sharing . Di lain pihak, pada ta hun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak lagi mengaggarkan dana role sharing rehabilitasi dan pengadaan ruang kelas baru. Program ini akan di;anjurkan lagi tahun 2010. Di Bandung, perbaikan sarana prasarana menjadi program prioritas selain mewujudkan pendidikan dasar secara cuma-cuma.
Kontrol masyarakat
Ketua Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia Eko Purwono mengatakan, kasus di SDN Sejahtera sebetulnya tidak perlu terjadi apabila masyarakat lebih dilibatkan aktif di dalam pengawasan dan proyek rehabilitasi gedung sekolah. Mengacu kepada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan, masyarakat berhak memberi masukan tentang rencana teknis dan tata bangunan.
Bahkan, bisa melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang bisa membahayakan, tuturnya. Dwi Subawanto sependapat dengan hal ini. Sayangnya, menurutnya, tidak tiap sekolah mau memberi ruang yang luas terhadap partisipasi publik dalam perencanaan atau pengerjaan proyek di sekolah.
Sering terjadi, komite sekolah (wakil dari masyarakat) justru tidak dilibatkan, ucapnya. Ia menduga, hal ini juga terjadi di dalam kasus ambruknya ruang kelas di SDN Sejahtera. Padahal, ucapnya, apalagi di swakelola, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan sangatlah dibenarkan. "Jadi, bukan hanya urusan kepsek semata," ucapnya.
Hal ini dibenarkan Kepala Seksi Pembinaan TK dan SD Bidang Pendidikan Dasar Disdik Provinsi Jawa Barat Uuh Suparman. Sistem swakelola justru merangsang adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Dana Rp 4 juta sebetulnya kan terbatas. "Dari sini justru diharapkan adanya sumbangsih masyarakat, misalnya tenaga," ucapnya.
sumber:www.kompas.com
Perpustakaan Tak Penuhi Standar
Jumat, 22 Agustus 2008 | 11:13 WIB
YOGYAKARTA, KOMPAS - Sekitar 110 perpustakaan sekolah di Kota Yogyakarta belum memenuhi standar sarana dan prasarana. Selain ruangan perpustakaan yang kurang luas, sejumlah sekolah juga masih kesulitan menambah koleksi buku. Data di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tahun 2008, baru 62 persen perpustakaan di SD yang memenuhi standar kelayakan.
Artinya, sekitar 93 perpustakaan SD dari total 244 SD di Kota Yogyakarta belum sesuai standar. Jumlah perpustakaan yang belum memenuhi standar di tingkat SMP mencapai 19 persen atau sekitar 12 dari total 61 SMP, sedangkan di SMA terdapat lima perpustakaan atau enam persen dari 81 SMA. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Sumitro mengatakan, peningkatan sarana perpustakaan terkendala skala prioritas dan dana. Tahun ini belum ada anggaran untuk peningkatan perpustakaan sekolah.
Prioritas kami masih membetulkan ruang kelas yang rusak karena gempa, katanya, Kamis (21/8) di Yogyakarta. Kepala SMP Gotong Royong, Yogyakarta, Ame Lita Br Tarigan Sibero mengatakan, untuk memenuhi dana operasional sekolah saja masih sulit. Pemasukan sekolah selalu habis untuk dana operasional saja. Jadi, memang sama sekali belum ada anggaran untuk perpustakaan, katanya.
Akibatnya, perpustakaan di sekolah dengan 34 murid tersebut masih jauh dari memadai. Ruang perpustakaan masih menjadi satu dengan ruang penyimpanan alat kebersihan dan tumpukan kertas. Selain itu, koleksi perpustakaan juga sangat minim. Sebagian besar koleksi buku di perpustakaan adalah buku teks pelajaran. Selain hasil sumbangan, buku-buku pelajaran itu dibeli dengan uang bantuan operasional sekolah (BOS) buku.
Untuk menambah koleksi perpustakaan, sekolah masih menyimpan koran gratis yang pernah mereka terima dalam rangka promosi sekitar setahun lalu. Seorang guru juga berinisiatif meminjamkan majalah hasil langganannya. Karena tidak ada dana, SMK Perkebunan MM 51 Yogyakarta belum mampu memperbaiki ruang perpustakaan yang rusak akibat gempa dua tahun lalu. Langit-langit ruangan yang berlubang besar di sana-sini membuat murid takut masuk perpustakaan. Kesulitan alokasi dana minimal perpustakaan juga dialami SD Negeri Badran yang pemasukkannya hanya bersumber dari dana BOS pusat dan daerah. Tahun ini, sekolah tersebut baru bisa mengalokasikan 3,07 persen dari total rencana APBS untuk dana perpustakaan. Kami memprioritaskan pengeluaran untuk kegiatan belajar-mengajar, kata Sofiatun, pengelola perpustakaan di SDN Badran. (ire)
sumber:www.kompas.com
YOGYAKARTA, KOMPAS - Sekitar 110 perpustakaan sekolah di Kota Yogyakarta belum memenuhi standar sarana dan prasarana. Selain ruangan perpustakaan yang kurang luas, sejumlah sekolah juga masih kesulitan menambah koleksi buku. Data di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tahun 2008, baru 62 persen perpustakaan di SD yang memenuhi standar kelayakan.
Artinya, sekitar 93 perpustakaan SD dari total 244 SD di Kota Yogyakarta belum sesuai standar. Jumlah perpustakaan yang belum memenuhi standar di tingkat SMP mencapai 19 persen atau sekitar 12 dari total 61 SMP, sedangkan di SMA terdapat lima perpustakaan atau enam persen dari 81 SMA. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Sumitro mengatakan, peningkatan sarana perpustakaan terkendala skala prioritas dan dana. Tahun ini belum ada anggaran untuk peningkatan perpustakaan sekolah.
Prioritas kami masih membetulkan ruang kelas yang rusak karena gempa, katanya, Kamis (21/8) di Yogyakarta. Kepala SMP Gotong Royong, Yogyakarta, Ame Lita Br Tarigan Sibero mengatakan, untuk memenuhi dana operasional sekolah saja masih sulit. Pemasukan sekolah selalu habis untuk dana operasional saja. Jadi, memang sama sekali belum ada anggaran untuk perpustakaan, katanya.
Akibatnya, perpustakaan di sekolah dengan 34 murid tersebut masih jauh dari memadai. Ruang perpustakaan masih menjadi satu dengan ruang penyimpanan alat kebersihan dan tumpukan kertas. Selain itu, koleksi perpustakaan juga sangat minim. Sebagian besar koleksi buku di perpustakaan adalah buku teks pelajaran. Selain hasil sumbangan, buku-buku pelajaran itu dibeli dengan uang bantuan operasional sekolah (BOS) buku.
Untuk menambah koleksi perpustakaan, sekolah masih menyimpan koran gratis yang pernah mereka terima dalam rangka promosi sekitar setahun lalu. Seorang guru juga berinisiatif meminjamkan majalah hasil langganannya. Karena tidak ada dana, SMK Perkebunan MM 51 Yogyakarta belum mampu memperbaiki ruang perpustakaan yang rusak akibat gempa dua tahun lalu. Langit-langit ruangan yang berlubang besar di sana-sini membuat murid takut masuk perpustakaan. Kesulitan alokasi dana minimal perpustakaan juga dialami SD Negeri Badran yang pemasukkannya hanya bersumber dari dana BOS pusat dan daerah. Tahun ini, sekolah tersebut baru bisa mengalokasikan 3,07 persen dari total rencana APBS untuk dana perpustakaan. Kami memprioritaskan pengeluaran untuk kegiatan belajar-mengajar, kata Sofiatun, pengelola perpustakaan di SDN Badran. (ire)
sumber:www.kompas.com
DKI Akan Rehabilitasi 65 Persen Gedung Sekolah
Selasa, 3 Februari 2009 | 17:02 WIB
JAKARTA, SELASA — Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merehabilitasi 321 gedung sekolah SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN. Jumlah ini jauh dari yang diusulkan pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta kepada DPRD.
Dalam jumpa pers di balai kota, Selasa (3/2), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pemprov DKI Jakarta Didi Sugandi mengatakan, ke-321 gedung sekolah ini terbagi dalam 3 tipe rehabilitasi. Yakni rehab total sebanyak 19 sekolah, rehab sedang 10 sekolah, dan rehab berat 229 sekolah.
"Data rekapitulasi gedung sekolah yang diusulkan sebesar 497 gedung, 321 gedung dikerjakan tahun ini dan sisanya 179 gedung sekolah belum masuk target rehab tahun ini," katanya. Pada rehab total realisasi anggaran mencapai sekitar Rp 233 miliar dan rehab berat sebanyak Rp 348 miliar, sementara Didi tidak merinci besaran untuk rehabilitasi sedang.
Adapun kriteria sebuah sekolah masuk rehab total adalah umur bangunan lebih dari 30 tahun, tingkat kerusakan lebih dari 65 persen, tidak memilik ruang penunjang serta konstruksi belum standar, masih menggunakan bahan kayu yang sudah rapuh, dan konstruksi bangunan tidak dapat dipertahankan.
Untuk jenis rehabilitasi berat, kriterianya mencakup tingkat kerusakan di atas 45-65 persen dan tidak rawan banjir setiap musim hujan. Adapun untuk rehab sedang, tingkat kerusakan hanya berada pada kisaran 20-45 persen, atap menggunakan baja ringan dan dalam kondisi baik serta pada umumnya kerusakan hanya di pintu dan jendela.
Ujang Arifin, Kepala Sekretariat Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yang ikut mendampingi Didi menjelaskan bahwa gedung sekolah yang ada pada saat ini 46,60 persen di antaranya belum dilengkapi sarana penunjang pendidikan. Padahal, ketentuan sarana penunjang sudah diatur Permendiknas No 24/2008.
"Permendiknas mengatur standar sarana prasarana sebuah gedung sekolah yang di dalamnya memuat 7 ruang sarana penunjang. Kenyataan di lapangan, 820 gedung belum dilengkapi sarana penunjang," ujarnya. Jumlah tersebut, diungkapkan Ujang, terdiri dari 660 SDN, 105 SMPN, 28 SMAN, dan 16 SMKN.
Kondisi di lapangan juga memberikan kenyataan bahwa 18 persen gedung dalam kondisi ambruk, 22, 2 persen kondisi rusak berat, dan 13 persen kondisi rusak sedang.
C2-09
sumber:www.kompas.com
JAKARTA, SELASA — Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merehabilitasi 321 gedung sekolah SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN. Jumlah ini jauh dari yang diusulkan pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta kepada DPRD.
Dalam jumpa pers di balai kota, Selasa (3/2), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pemprov DKI Jakarta Didi Sugandi mengatakan, ke-321 gedung sekolah ini terbagi dalam 3 tipe rehabilitasi. Yakni rehab total sebanyak 19 sekolah, rehab sedang 10 sekolah, dan rehab berat 229 sekolah.
"Data rekapitulasi gedung sekolah yang diusulkan sebesar 497 gedung, 321 gedung dikerjakan tahun ini dan sisanya 179 gedung sekolah belum masuk target rehab tahun ini," katanya. Pada rehab total realisasi anggaran mencapai sekitar Rp 233 miliar dan rehab berat sebanyak Rp 348 miliar, sementara Didi tidak merinci besaran untuk rehabilitasi sedang.
Adapun kriteria sebuah sekolah masuk rehab total adalah umur bangunan lebih dari 30 tahun, tingkat kerusakan lebih dari 65 persen, tidak memilik ruang penunjang serta konstruksi belum standar, masih menggunakan bahan kayu yang sudah rapuh, dan konstruksi bangunan tidak dapat dipertahankan.
Untuk jenis rehabilitasi berat, kriterianya mencakup tingkat kerusakan di atas 45-65 persen dan tidak rawan banjir setiap musim hujan. Adapun untuk rehab sedang, tingkat kerusakan hanya berada pada kisaran 20-45 persen, atap menggunakan baja ringan dan dalam kondisi baik serta pada umumnya kerusakan hanya di pintu dan jendela.
Ujang Arifin, Kepala Sekretariat Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yang ikut mendampingi Didi menjelaskan bahwa gedung sekolah yang ada pada saat ini 46,60 persen di antaranya belum dilengkapi sarana penunjang pendidikan. Padahal, ketentuan sarana penunjang sudah diatur Permendiknas No 24/2008.
"Permendiknas mengatur standar sarana prasarana sebuah gedung sekolah yang di dalamnya memuat 7 ruang sarana penunjang. Kenyataan di lapangan, 820 gedung belum dilengkapi sarana penunjang," ujarnya. Jumlah tersebut, diungkapkan Ujang, terdiri dari 660 SDN, 105 SMPN, 28 SMAN, dan 16 SMKN.
Kondisi di lapangan juga memberikan kenyataan bahwa 18 persen gedung dalam kondisi ambruk, 22, 2 persen kondisi rusak berat, dan 13 persen kondisi rusak sedang.
C2-09
sumber:www.kompas.com
Minim, Perpustakaan di Tingkat Pendidikan Dasar
Selasa, 13 Januari 2009 | 22:52 WIB
JAKARTA, SELASA - Fasilitas perpustakaan sebagai salah satu sarana dan prasarana di sekolah yang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan masih rendah. Kondisi perpustakaan yang memprihatinkan, baik soal ruangan perpustakaan maupun koleksi buku-buku yang tersedia, justru terjadi di tingkat pendidikan dasar.
Dari data Departemen Pendidikan Nasional, pada 2008 tercatat baru 32 persen SD yang memiliki perpustakaan, sedangkan di tingkat SMP sebanyak 63,3 persen. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penambahan ruang perpustakaan di sekolah-sekolah pada jenjang pendidikan dasar sekitar 10 persen.
Yanti Sriyulianti, Koordinator Education Forum, di Jakarta, Selasa (13/1), mengatakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai standar nasional merupakan tanggung jawab pemerintah. Masyarakat bisa menuntut pemerintah pusat dan daerah jika terjadi kesenjangan mutu pendidikan akibat sarana dan prasarana yang timpang di antara perkotaan dan pedesaan atau di antara sekolah-sekolah yang ada.
Perpustakaan yang merupakan salah satu tempat untuk siswa dan guru mencari sumber belajar belum dianggap penting. Keberadaan perpustakaan hanya sekadar memenuhi syarat tanpa memperhatikan bagaimana seharusnya fasilitas perpustakaan disediakan dan bagaimana menjadikan perpustakaan sebagai tempat yang menyenangkan bagi siswa dan guru untuk menumbuhkan minat baca.
Abbas Ghozali, Ketua Tim Ahli Standar Biaya Pendidikan Badan Standar Nasional Pendidikan, mengatakan pendidikan dasar di Indonesia yang diamanatkan konstitusi untuk menjadi prioritas pemerintah masih berlangsung ala kadarnya. Pemerintah masih berorientasi pada menegejar angka statistik soal jumlah anak usia wajib belajar yang bersekolah, sedangkan mutu pendidikan dasar masih minim.
Padahal, soal sarana dan prasarana pendidikan di setiap sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar nasional sarana dan prasarana. Peraturan ini memberi arah soal keberadaan perpustakaan di setiap sekolah.
ELN
sumber: www.kompas.com
JAKARTA, SELASA - Fasilitas perpustakaan sebagai salah satu sarana dan prasarana di sekolah yang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan masih rendah. Kondisi perpustakaan yang memprihatinkan, baik soal ruangan perpustakaan maupun koleksi buku-buku yang tersedia, justru terjadi di tingkat pendidikan dasar.
Dari data Departemen Pendidikan Nasional, pada 2008 tercatat baru 32 persen SD yang memiliki perpustakaan, sedangkan di tingkat SMP sebanyak 63,3 persen. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penambahan ruang perpustakaan di sekolah-sekolah pada jenjang pendidikan dasar sekitar 10 persen.
Yanti Sriyulianti, Koordinator Education Forum, di Jakarta, Selasa (13/1), mengatakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai standar nasional merupakan tanggung jawab pemerintah. Masyarakat bisa menuntut pemerintah pusat dan daerah jika terjadi kesenjangan mutu pendidikan akibat sarana dan prasarana yang timpang di antara perkotaan dan pedesaan atau di antara sekolah-sekolah yang ada.
Perpustakaan yang merupakan salah satu tempat untuk siswa dan guru mencari sumber belajar belum dianggap penting. Keberadaan perpustakaan hanya sekadar memenuhi syarat tanpa memperhatikan bagaimana seharusnya fasilitas perpustakaan disediakan dan bagaimana menjadikan perpustakaan sebagai tempat yang menyenangkan bagi siswa dan guru untuk menumbuhkan minat baca.
Abbas Ghozali, Ketua Tim Ahli Standar Biaya Pendidikan Badan Standar Nasional Pendidikan, mengatakan pendidikan dasar di Indonesia yang diamanatkan konstitusi untuk menjadi prioritas pemerintah masih berlangsung ala kadarnya. Pemerintah masih berorientasi pada menegejar angka statistik soal jumlah anak usia wajib belajar yang bersekolah, sedangkan mutu pendidikan dasar masih minim.
Padahal, soal sarana dan prasarana pendidikan di setiap sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar nasional sarana dan prasarana. Peraturan ini memberi arah soal keberadaan perpustakaan di setiap sekolah.
ELN
sumber: www.kompas.com
Senin, 16 Maret 2009
Tim PKK Lamongan Bantu Sarana Pendidikan TK
Selasa, 10 Juni 2008 | 16:07 WIB
LAMONGAN, SELASA - Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga Selasa (10/6) memberikan bantuan bantuan dana pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak di Kecamatan Karanggeneng. Bantuan yang diberikan berupa mainan mandi bola dan cangkir putar serta bantuan pada Posyandu di Desa Mertani.
Bantuan kali ini diberikan kepada (TK) Mekar Sari di Desa Kawistolegi dan TK Jaya di Desa Jagran. Bantuan dana untuk penggadaan alat peraga diberikan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nusa Indah di Desa Kawistolegi. Selain itu bantuan diberikan untu k TK PKK Sejahtera dan bantuan dana perbaikan dan pembinaan kulintang PKK di Desa Mertani.
Sebelumnya Tim Penggerak PKK Lamongan juga telah memberikan bantuan serupa di Kecamatan Babat dan Modo. Ketua penggerak PKK Endang Ridjanti Masfuk berharap dengan bantuan tersebut anak-anak TK lebih semangat dan senang belajar. Dengan bantuan sarana perma inan diharapkan anak-anak TK lebih dapat ditingkatkan kreatifitas dan kecerdasan berpikirnya.
Bantuan yang diberikan merupakan bentuk apresiasi PKK terhadap pendidikan dini dan komitmen meningkatkan pendidikan di Lamongan. "Masa taman kanak-kanak merupakan masa keemasan anak dan peran pendidikan begitu besar dalam membentuk anak didik. Maka kami m emberikan dukungan pendidikan berupa dana pengadaan sarana dan prasarana untuk TK, " kata Endang.
Adi Sucipto
sumber:www.kompas.com
UN Harus Diikuti Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah
Senin, 7 April 2008 | 15:44 WIB
JAKARTA, SENIN - Ujian Nasional (UN) sebagai standar mutu pendidikan hendaknya diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana sekolah serta tenaga guru. Jika tidak standar mutu yang ditetapkan selalu minimalis. Demikian komentar Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Komarudin Hidayat terhadap UN saat ditemui dalam acara peluncuran Program Open, Distance and E-Learning untuk Transformasi Masyarakat Islam Melalui Pesantren di Hotel Nikko, Jakarta, Senin (7/4).
"Menurut saya jika penetapan standar tidak diikuti fasilitas sarana dan guru, maka implikasinya UN standarnya tidak naik-naik, selalu minimalis, selalu kalah bersaing dengan negara lain," kata Komarrudin.
Penyelenggaraan UN tanpa melengkapi sarana dan prasarana di seluruh wilayah Indonesia, lanjut Komarrudin juga merupakan ketidakadilan bagi mereka yang tidak memiliki fasilitas dan tenaga guru yang memadai. "Seperti sekolah-sekolah di daerah terpencil yang bangunannya tidak layak, gurunya cuma satu, sekolahnya bocor, kalau diperlakukan sama, yah kasihan," katanya.
Saat ditanya tentang pro kontra UN dijadikan sebagai syarat kelulusan, Komarrudin menjawab, "Karena (UN) sudah berjalan, kita ikuti saja, lalu disurvei plus-minusnya. Kalau saya belum bisa (memilih pro atau kontra) karena saya belum punya data-data yang akurat. Kita nggak bisa ngomong pernyataan politik tanpa ada data yang akurat, kalau selama ini kecenderungan orang kan hanya opini."
Sementara itu, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan saat ini tidak ada keresahan dalam masyarakat mengenai UN, semua pihak mendukung. "Tidak ada keresahan, yang ada kesigapan. Saya baca dimana-mana, baik koran pusat dan daerah, pemerintah daerah maupun orang tua supaya memberikan dukungan yang resahkan cuma wartawan," ujarnya.
DIV
sumber:www.kompas.com
Perpustakaan Harus Langsung di Bawah Kepsek
Jumat, 30 Mei 2008 | 21:40 WIB
YOGYAKARTA, JUMAT - Walaupun sumber daya manusia sudah bagus, untuk maju, perpustakaan sekolah tetap perlu perhatian kepala sekolah. Garis koodinasi perpustakaan harus langsung di bahwa kepala sekolah sehingga urusan pembelian buku, barang, dan inventaris menjadi singkat tanpa birokrasi
Rodatun Widayati, Kepala Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri III Yogyakarta-sekolah yang tahun lalu menyabet juara pertama kategori perpustakaan terbaik-menyampaikan itu dalam Workshop Mengelola Perpustakaan Sekolah di Jogja Expo Center (JEC), Jumat (30/5). Acara itu merupakan rangkaian Kompas Gramedia Fair (KGF) 2008.
"Masih banyak perpustakaan di negeri ini tidak maju karena garis koordinasinya tak langsung di bawah kepala sekolah (kepsek), karena hanya ditempatkan di bawah unit Tata Usaha (TU), atau Bagian Sarana Prasarana (sarpras) sekolah," kata Rodatun.
Dengan garis koordinasi di bawah kepala sekolah, perpustakaan akan mudah berpendapat dan mendapat perhatian. Dari contoh sederhana, misalnya dalam hal pengadaan buku, alat pembersih, pembelian perangkat pendukung, hingga menggelar sejumlah acara.
"Masih saja selalu kita dengar bahwa perpustakaan butuh berbulan-bulan agar usulannya membeli buku terealisasi. Demikian juga untuk beli kain pel. Atau hendak mengadakan acara diskusi. Itu, bagi saya, sungguh memprihatinkan," ujar Rodatun.
Ria Purwiati dari Pusat Informasi Kompas (PIK) yang juga pembicara mengatakan, perpustakaan harus ada kegiatan penunjang seperti diskusi hingga mengundang komunitas. Dari sana, kendala-kendala seperti keterbatasan dana, sedikit ketemu solusinya.
Rustini, peserta seminar yang juga pustakawan SMP 1 Temanggung, Jawa Tengah, mengatakan, pengadaan buku koleksi masih jadi masalah sulit. SDM ada. "Tapi selalu terbentur dana. Ini sepatutnya menjadi pemikiran pemerintah," ujarnya.
PRA
sumber:www.kompas.com
Depdiknas Bangun Lima SMK di Daerah Perbatasan
Kamis, 26 Februari 2009 | 18:08 WIB
MAGELANG, KAMIS — Departemen Pendidikan Nasional tahun ini akan mulai membangun lima sekolah menengah kejuruan (SMK) di daerah perbatasan. Tiga dari lima SMK tersebut akan didirikan di perbatasan Indonesia-Malaysia, yaitu di Nubukan, Kalimantan Timur, serta di Taloh dan Entikong, di Kalimantan Barat. Dua SMK lainnya akan didirikan di perbatasan Indonesia-Filipina tepatnya di Tahuna, Sulawesi Utara, dan di perbatasan Indonesia-Vietnam-Thailand, yaitu di Natuna, Kepulauan Riau.
Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Joko Sutrisno mengatakan, pendirian SMK-SMK ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan di sektor ekonomi, dan bisnis sekaligus juga sebagai bagian dari upaya mengamankan negara.
"Jika perekonomian tumbuh semakin pesat dan kebutuhan masyarakat tercukupi, maka daerah perbatasan di wilayah Indonesia akan tetap aman dan tidak akan mungkin bergeser menjadi milik negara lain," ujarnya, dalam acara Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK I Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 di GOR Suroto di Kompleks Akademi Militer Magelang, Kamis (26/2).
Pembangunan SMK akan segera dilaksanakan minggu depan. Pada tahap selanjutnya, masing-masing SMK tersebut akan memiliki program kejuruan yang berbeda-beda sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada di sekitarnya.
Pembangunan SMK di daerah-daerah perbatasan ini, menurut Joko, dilaksanakan Departemen Pendidikan Nasional bekerja sama dengan TNI. Selain dalam kegiatan pembangunan fisik gedung sekolah, TNI nantinya juga akan dilibatkan sebagai tenaga pengajar. "Para anggota TNI nantinya akan membantu mengajarkan materi pelajaran bela negara dan cinta tanah air," terangnya.
Mengikuti program TNI manunggal pendidikan, keterlibatan personel TNI untuk mengajar materi bela negara dan cinta Tanah Air ini juga akan dilaksanakan di SMK-SMK lainnya.
Kekurangan 10.000 guru
Saat ini, Joko mengatakan, masih terjadi kekurangan 10.000 guru SMK. Kekurangan tenaga pengajar ini terjadi merata hampir di 7.446 SMK di Indonesia. "Terutama sekali, kekurangan tenaga guru terjadi pada SMK-SMK yang berdiri di daerah pedesaan dan terpencil, jauh dari pusat keramaian," terangnya.
Untuk menutup kekurangan guru tersebut, Joko mengatakan, SMK biasanya mendatangkan tenaga pengajar dari luar, yaitu dari kalangan mahasiswa yang baru menempuh kuliah kerja nyata (KKN), praktisi di perusahaan-perusahaan, dan personel TNI.
Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Inu Kertapati mengatakan, selain guru, para siswa SMK juga perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang dekat dengan dunia kerja.
"Kerja sama pelatihan dan program magang di sekolah-sekolah juga harus terus ditingkatkan, agar para siswa SMK semakin trampil dan terbiasa dengan dunia kerja yang akan digelutinya kelak," terangnya.
EGI
sumber:www.kompas.com
Gresik Resmikan Sarana Pendidikan Senilai Rp 17,6 Miliar
Rabu, 4 Juni 2008 | 16:31 WIB
GRESIK, RABU- Bupati Gresik Robbach Ma'sum, Rabu (4/6), meresmikan 396 sarana pendidikan yang tersebar di 69 sekolah negeri dan 330 lembaga pendidikan swasta. Sarana pendidikan termasuk gedung sekolah, laboratorium, dan taman pendidikan Al Quran didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik senilai Rp 17,6 miliar. Penandatanganan prasasti dipusatkan di Aula Sunan Giri SMA Negeri 1 Gresik.
Robbach berharap, seluruh sarana yang dibangun bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin dan sumber daya pendidik lebih ditingkatkan. Para kepala sekolah harus selalu memperbaiki manajemen pendidikan di sekolah masing-masing. "Kalau perlu metode dalam mempersiapkan materi pendidikan setiap guru selalu diperbaiki, jangan sampai tetap seperti zaman dulu," kata Robbach.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Husnul Khuluq menambahkan, kualitas pendidikan di Gresik saat ini lebih baik dibanding kota lain di Jawa Timur. Pada tahun 2007 biaya pendidikan yang dikeluarkan dari APBD sebesar Rp 77,216 miliar atau 22,5 persen dari APBD. "Jumlah tersebut tidak termasuk gaji guru sehingga Gresik menganggarkan pendidikan lebih dari 20 persen sebagaimana amanat undang-undang," kata Khuluq.
Menurut dia, biaya yang besar serta pembangunan sarana dan prasarana yang telah dianggarkan oleh APBD harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. "Yang terpenting keterjangkauan pendidikan untuk golongan masyarakat tidak mampu. Jangan sampai ada anak orang tidak mampu tidak sekolah atau tak mampu membayar sekolah di Gresik," katanya.
Langganan:
Postingan (Atom)
