Rabu, 20 Februari 2008 | 17:34 WIB
LAMONGAN, RABU- Sebanyak 21 orang pengurus Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia atau APSI Lamongan Periode 2007-20012, Rabu (20/2), dikukuhkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Rasiyo. Pengurus APSI Lamongan dipilih dalam musyawarah daerah pada 4 September 2007 dengan Ketua Kusnowo dan Sekretaris Makhdumah Fadeli.
Wakil Bupati Lamongan Tsalits Fahami Zaka menuturkan 99 persen pendidikan dilihat dari sisi kuantitas pengajaran telah berhasil, terbukti dengan berbagai prstasi yang diraih di bidang pendidikan. Namun dari segi kualitas masih menjadi tanda tanya besar bagi semua pihak untuk instrospeksi.
"Mendidik jauh lebih sulit dari mengajar. Saat ini kemaksiatan semakin dekat dengan anak didik. Lewat telepon genggam, segala kemaksiatan diserap oleh siswa, dari sinilah saya mengharap pengawas mengambil peranan," kata Tsalist.
Jatim Rintis Wajar 12 Tahun
Sementara Kepala Dinas Pendikan dan Kebudayaan Jawa Timur Rasiyo mengatakan, wajib belajar (wajar) 9 tahun di Jawa Timur telah mencakup 99,67 persen anak didik. Keberhasilan tersebut dikhawatirkan menimbulkan ledakan lulusan siswa tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sederajat.
Rasiyo menambahkan Provinsi Jatim akan merintis program wajar 12 tahun, dan baru satu-satunya program rintisan di Indonesia. Upaya tersebut juga sejalan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan yang melarang perusahaan dan industri merekrut pekerja di bawah u mur atau kurang dari 18 tahun. Upaya mensukseskan program itu telah disiapkan anggaran bantuan kepada 333.000 peserta didik tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan sederajat.
Jumlah tersebut mencakup 30 persen dari 1,1 juta peserta didik tingkat SLTA dan sederajat di Jatim. Peserta didik utamanya dari keluarga kurang mampu akan menerima bantuan Rp 65.000. Bantuan itu disampaikan langsung lewat lembaga pendidikan masing-masing , kata Rasiyo.
Program ini sebagain besar akan diperuntukkan bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), perbandingannya 60 persen bantuan untuk siswa SMK dan 40 persen untuk siswa SMA. Propori SMK lebih diutamakan dengan harapan siswa dari keluarga miskin tersebut akan memiliki keahlian sehingga langsung bisa bekerja. Jika diberikan pada lulusan SMA, jika setelah lulus tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi akan percuma, mereka tidak bisa memasuki dunia kerja, jelas Rasiyo.
Dia memaparkan Pemerintah Provinsi Jawatim telah merehab 5.537 lembaga pendidikan dengan menghabiskan Rp 1,5 triliun. Selama 2007, Pemprov Jatim juga telah memberi beasiswa kepada 26.000 guru untuk menempuh pendidikan Diploma IV (D-4) dan Sarjana (S-1) de ngan anggaran Rp 26 miliar. Pada 2008, telah dianggarkan beasiswa untuk 32.000 guru masing-masing Rp 2 juta setahun. (ACI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar