Minggu, 12 April 2009

Soal UN, Pemerintah Tidak Adil

Pendidikan di Indonesia Ciptakan Ketakutan dan Rasa Tidak Nyaman
Sabtu, 10 Mei 2008 | 01:06 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah dinilai tidak adil dalam proses penanganan persoalan yang muncul saat penyelenggaraan ujian nasional. Penanganan tersebut semestinya menjadi bagian yang terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional sehingga semua persoalan seharusnya diselesaikan dalam konteks pendidikan.

Jika pemerintah menilai ada penyimpangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan ujian nasional yang melibatkan guru dan sekolah, seharusnya pemerintah tidak menarik persoalan pendidikan menjadi persoalan hukum, apalagi dinilai sebagai membahayakan keselamatan negara.

Pendidikan adalah kunci untuk memperbaiki dan menyelamatkan bangsa ini dari krisis yang berkepanjangan.

Karena itu, penyelenggara negara seharusnya mengkaji dahulu apa sesungguhnya persoalan yang mendasar dari dunia pendidikan kita. Demikian juga soal penyelenggaraan ujian nasional (UN), saat ekses negatifnya sudah meresahkan, seharusnya ada evaluasi yang benar-benar jujur.

”Pertama-tama kejujuran itu harus datang dari pemerintah. Pemerintah seharusnya mengakui bahwa ada penyelenggaraan ujian nasional yang tidak adil bagi siswa, guru, dan masyarakat,” kata Koordinator Education Forum M Abduhzen di Jakarta, Jumat (9/5).

Ciptakan ketakutan

Education Forum menilai kondisi pendidikan Indonesia sekarang semakin mengkhawatirkan karena telah menciptakan rasa tidak nyaman, ketakutan, dan tidak menyenangkan bagi peserta didik.

Seperti kriminal

Guru yang dinilai bersalah pun diperlakukan sebagai pelaku kriminal, sementara pemerintah yang mengeluarkan kebijakan pendidikan yang tidak adil tetap tampak berwibawa.

”Kami prihatin karena mulai kuatnya keterlibatan aparat keamanan di sekolah untuk menangkapi guru-guru. Ini baru terjadi dan dunia pendidikan kita semakin terlihat menakutkan. Kami minta penyelesaian para guru yang dianggap bersalah ini bukan dengan cara-cara seperti itu, tetapi tetap dalam konteks pendidikan,” kata Suparman, Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia.

Erlin Driyana, Wakil Ketua Education Forum, mengatakan, ketika kebijakan pemerintah menimbulkan ekses negatif, sudah seharusnya ada evaluasi. Dalam kaitan peningkatan kualitas pendidikan, evaluasi atau tes dalam bentuk ujian nasional bukanlah satu-satunya cara.

”Finlandia yang terkenal punya sistem pendidikan yang baik menyerahkan evaluasi kepada guru. Sebab, yang penting bagi mereka adalah penyediaan input pendidikan yang baik seperti guru dan sistem belajar yang menyenangkan untuk siswa. Sayangnya, pemerintah kita tidak mau memahami ini,” kata Erlin lebih lanjut. (ELN)

sumber:www.kompas.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar